Apa yang menyebabkan jakarta dijadikan daerah khusus?

apa yang menyebabkan jakarta dijadikan daerah khusus
Senin, 21 Maret 2022 17:02 WIB – apa yang menyebabkan jakarta dijadikan daerah khusus Tugu Selamat Datang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah TEMPO.CO, Jakarta -Dilansir dari laman indonesia.go.id, pada tahun 1961, status Jakarta yang semula Daerah Tingkat Satu yang dipimpin oleh Gubernur Soemarno Sosroatmodjo diubah menjadi Daerah Khusus Ibukota alias DKI Jakarta dengan Gubernur yang sama, Soemarno.

  1. Dion P. Sihotang dalam bukunya berjudul “Sejarah Singkat Kota Jakarta” yang diterbitkan oleh Lestari Kiranatama pada tahun 2011 menulis bahwa DKI Jakarta memiliki kekhususan karena status barunya tersebut.
  2. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI sebagai pusat pemerintahan dan daerah otonom memiliki karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain.

Misalnya urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU yang terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Meski begitu, aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

  1. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) adalah provinsi yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota NKRI.
  2. Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam UU Nomor 29 Tahun 2007.

Provinsi DKI Jakarta yang berperan sebagai Ibukota NKRI memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan lembaga internasional.

Apa yang menyebabkan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang di khususkan Undang Undang Nomor berapa yang menyebutkan hal itu?

Daerah Khusus Ibukota ( DKI ) Jakarta Dasar hukum kekhususan yang terbaru adalah UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

See also:  Tempat wisata di jakarta yang buka saat ini?

Apa saja kekhususan yang dimiliki oleh DKI Jakarta tersebut menjadi pembeda dengan provinsi lain?

JAKARTA – Daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa ada empat. Tapi tahukah Anda apakah itu daerah otonomi khusus? Daerah otonom adalah suatu daerah yang diberikan hak, wewenang, tanggung jawab agar dapat mengurus sendiri daerahnya.

  1. Okezone telah merangkum Daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa.
  2. Dilansir dari berbagai sumber, inilah empat daerah yang memilikki predikat otonomi khusus atau istimewa : 1.
  3. Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta DKI Jakarta menjadi salah satu dengan status sebagai darah otonomi khusus.

Kepada Jakarta, dasar hukum kekhususannya adalah UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, nantinya setelah Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres mengenai tanggal pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, maka Jakarta tidak berstatus sebagai Ibu Kota Negara.

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) mempunyai lima kota administratif dan satu kabupaten administratif. Berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, wali kota dan bupati yang ada di Jakarta diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta atas rekomendasi DPRD DKI Jakarta. Bukan hasil dari pemilihan langsung oleh masyarakat.

Kekhususan pada Jakarta yaitu memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/pewakilan lembaga internasional.2. Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki perbedaan dengan wilayah lain.

Arena kepala daerah di tingkat provinsi atau gubernur dijabat oleh sultan Ngayogyakarta Hadiningrat sudah pasti menjabat Gubernur DI Yogyakarta dan Adipati Pakualaman sudah pasti menjabat wakil gubernur. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sudah diakui oleh Belanda sebagai sebuah negara berdaulat dengan sebutan Zelfbestuurlandschappen atau Daerah Swapraja.

Hal itu berjalan jauh sebelum NKRI dibentuk. Ketika Jepang terusir dari Indonesia, Yogya merupakan wilayah yang sangat siap menjadi negara merdeka yang berdaulat, lengkap dengan wilayah, harta, penduduk, serta sistem pemerintahan monarki khas mereka. Namun, Sultan Yogya Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) IX menyatakan bahwa kesultanannya merupakan bagian dari NKRI.

  • Bahkan, pada saat itu, Sri Sultan HB IX juga menyumbangkan hampir seluruh harta kerajaan untuk penyelenggaraan pemeritahan NKRI di masa-masa awal kemerdekaan ketika Yogya menjadi Ibu Kota Indonesia pada 1946 dan 1949.
  • Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan UU No.3 dan No.19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
See also:  Alat transportasi yang sudah tidak beroperasi di jakarta adalah?

Status tersebut merupakan pemberian pemerintah atas jasa-jasanya serta latar belakang sejarah tersebut.

Apa kekhususan yang dimiliki ke empat daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan propinsi lain?

Ada empat daerah di Indonesia yang memiliki Otonomi Khusus yaitu : Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat, D.K.I Jakarta, dan Yogyakarta. Keempat provinsi ini memiliki kekhususan dalam mengatur daerahnya yaitu memiliki Otonomi khusus.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan daerah khusus dan daerah istimewa?

1. Daerah dengan status Istimewa adalah daerah otonom yang memiliki kesatuan pemerintahan yang asli yang telah ada dan melekat bersama masyarakat daerah sejak dahulu.2. Daerah dengan ststus Khusus adalah daerah otonom yang membutuhkan keadaan khusus untuk sebuah —kepentingan’ yang mendesak.

Mengapa Yogyakarta dijadikan daerah otonomi istimewa oleh pemerintah Indonesia?

Minggu, 14 Maret 2021 10:03 WIB – apa yang menyebabkan jakarta dijadikan daerah khusus Sejumlah perempuan membawa talam berisi makanan dan lauk-pauk saat pengukuhan pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Sabtu, 11 Agustus 2018. ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah mengeluarkan usulan mengubah nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau,

Saat ini, provinsi yang memiliki status tersebut adalah Yogyakarta. Adapun Aceh sebenarnya juga pernah menjadi daerah istimewa sebelum diubah menjadi daerah khusus. Yogyakarta dijadikan daerah istimewa pada 1945. Sementara Aceh, pada 1959. Daerah istimewa adalah daerah yang mendapat perlakuan istimewa berdasar faktor warisan sejarah.

Yogyakarta ditetapkan Presiden RI Soekarno sebagai daerah istimewa karena peran Kesultanan yang luar biasa besar dalam mendukung Republik. Setidaknya ada 250 bukti sejarah bahwa Yogyakarta berjuang sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

  • Dalam format keistimewaan secara eksekutif, Gubernur DI Yogyakarta tidak dipilih lewat pemilihan umum, melainkan berasal dari Kesultanan Yogyakarta.
  • Sultan sebagai raja sekaligus gubernur.
  • Lantaran melekat, jabatan gubernur tersebut langsung ditetapkan atau diangkat, bukan melalui pemilihan.
  • Pengangkatannya pun dilakukan Presiden secara langsung.
See also:  7 kata yang dihilangkan dalam piagam jakarta terdapat pada sila?

Saat ini, Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dijabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X ( Sultan HB X ). Sementara Aceh, dilansir dari acehprov.go.id, memperoleh daerah istimewa guna menjaga stabilitas nasional demi persatuan dan kesatuan bangsa, melalui misi Perdana Menteri Hardi yang dikenal dengan nama MISSI HARDI tahun 1959.

  • Dengan predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan.
  • Status ini dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.
  • Namun, berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah pada masa lalu yang menitikberatkan pada sistem yang terpusat dipandang sebagai sumber munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kondisi ini memunculkan pergolakan. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan pemberian Otonomi Khusus dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kini, Aceh menyandang status menjadi daerah khusus.

Mengapa Aceh dan Jogja memiliki otonomi khusus dibandingkan provinsi lain?

Karena Provinsi Aceh ini merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Mengapa daerah Aceh diberikan status daerah istimewa jelaskan?

Daerah Istimewa Aceh – Aceh mendapatakan status sebagai Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 26 Mei 1959, sebutan lengkapnya Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Predikat tersebut membuat Aceh memiliki hak-hak otonomi luas dalam bidang agama, adat, dan penndidikan.

  1. Stastus tersebut dikukuhkan dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 1965.
  2. Sejarah Provinsi Aceh Aceh merupakan daerah incaran bangsa barat.
  3. Ondisi ini mulai terlihat dalam penanda tanganan Traktat London dan Traktat Sumatera, antara Inggris dan Belanda.
  4. Mereka ingin menguasai Sumatera.
  5. Baca juga: Mengapa Yogyakarta dan Aceh Menjadi Daerah Istimewa? Saat, Belanda menyatakan perang dengan Aceh dalam Perang Sabi dan berhasil memenangkan perang tersebut.

Aceh secara administrasi masuk ke dalam Hindia Timur Belanda sebagai provinsi. Sejak 1937, Aceh berubah menjadi keresidenan hingga kekuasaan kolonial di Indonesia berakhir.

Adblock
detector