SALAM-ONLINE: Piagam Jakarta ditandatangani pada 22 Juni 1945. Itu tanggal yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Inti dari Piagam Jakarta adalah pelaksanaan syariah Islam bagi kaum Muslimin—sebagai ganti republik ini belum menjadikan Islam sebagai Dasar Negara.
- Tetapi, setelah itu yang terjadi adalah pengkhianatan.
- Mestinya pada saat Proklamasi 17 Agustus 1945, Mukaddimah UUD 1945 dengan Piagam Jakarta-nya dibacakan.
- Namun, dengan dalih, ketinggalan, bukan dokumen bersejarah itu yang dibacakan.
- Padahal waktu tempuh untuk mengambil dokumen yang “tertinggal” itu, menurut sejarawan Ridwan Saidi tak jauh dari tempat diproklamirkannya kemerdekaan Tanggal 17 Agustus 1945, Jalan Pegangsaan 56, Jakarta Pusat (sekarang Jalan Proklamasi).
Akhirnya, teks proklamasi yang dibacakan Soekarno itu hanya berupa tulisan pada secarik kertas dengan ditandai coretan. Dalam sebuah diskusi di ILC TVONE, Ridwan Saidi mengatakan, “Teks proklamasi kok ada coretan-coretannya.” Setelah itu, teks proklamasi yang ada coretan-coretannya itu diketik oleh Sajuti Melik atas permintaan Soekarno.
Jadi, meski secara fisik sang penjajah tak ada di sini, tapi semua aspek kehidupan mereka kuasai dan kendalikan. Bisa dibilang proklamasi 17 Agustus hanyalah secarik kertas yang dibacakan Soekarno untuk menyatakan tak ada lagi penjajahan fisik. Aneh, memang, naskah proklamasi yang sesungguhnya terdapat dalam Piagam Jakarta, tak dibacakan Soekarno, tapi malah dibuat lagi teks proklamasi yang ada coret-coretannya.
Padahal sudah disiapkan teks proklamasi dalam Piagam Jakarta. Nampak sekali persekongkolan jahatnya. Ingin menafikan unsur Piagam Jakarta dalam proklamasi kemerdekaan. Dalam sidang pleno terakhir BPUPKI, 14 Juli 1945, ditutup dengan diterimanya Piagam Jakarta.
- Dalam sidang 14 Juli itu pun diputuskan naskah preambule ini yang akan dibacakan sebagai proklamasi kemerdekaan atau declaration of independence yang waktunya dijanjikan Jepang.
- Arena itu, penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan yang dibacakan Soekarno itu menyalahi keputusan sidang pleno BPUPKI.
- Mestinya yang dibacakan sebagai deklarasi kemerdekaan adalah Piagam Jakarta.
Alasannya Kamis (16 Agustus) malam itu, Soekarno, Hatta dan Subardjo tidak membawa naskahnya. Hatta yang rumahnya juga di Jalan Imam Bonjol tak mau mengambil naskahnya. Padahal jarak rumah Hatta (jalan Imam Bonjol) dengan Jalan Pegangsaan masih dekat dan jalan pun tak semacet seperti sekarang.
Apa makna dari Piagam Jakarta?
Piagam Jakarta adalah dokumen historis berupa kompromi antara pihak Islam dan pihak kebangsaan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai menjembatani perbedaan dalam agama dan negara. Disebut juga ‘ Jakarta Charter’.
Apa sebabnya Piagam Jakarta ditolak oleh masyarakat Indonesia bagian timur?
Jawaban. karena sila pertama pada Piagam Jakarta hanya memihak rakyat Indonesia yang beragama Islam saja,tidak memihak rakyat Indonesia yang beragama lain.
Mengapa sila pertama dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta diubah?
Perubahan Butir Pertama Piagam Jakarta – Pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Namun, hari itu juga, terjadi permasalahan. Meski telah disetujui pada sidang BPUPKI kedua, isi Piagam Jakarta kembali memicu konflik.
Bagian yang dipermasalahkan masih sama, yakni bunyi sila pertama dalam Piagam Jakarta, “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Persis setelah proklamasi dikumandangkan, tersiar kabar bahwa rakyat Kristen di wilayah Indonesia timur akan menolak bergabung Republik Indonesia apabila syariat Islam masuk dalam UUD.
Ada yang mengatakan bahwa kabar tersebut disampaikan oleh seorang opsi Angkatan Laut Jepang kepada Moh Hatta. Ada pula yang menyatakan bahwa perwakilan yang menemui Moh Hatta adalah tiga mahasiswa Ika Daigaku, yakni Piet Mamahit, Moeljo, dan Imam Slamet, yang berpakaian seragam Angkatan Laut Jepang.
Baca juga: Biografi Moh Hatta, Wakil Presiden Pertama Indonesia Tiga mahasiswa itu diutus setelah terjadi diskusi antara tokoh Asrama Prapatan 10 dengan Dr Ratulangi, AA Maramis, dan Mr Poedja. Menanggapi hal itu, Moh Hatta mengumpulkan wakil golongan Islam seperti Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohammad Hasan untuk membicarakan persoalan itu.
Dalam pembicaraan informal, akhirnya disepakati bahwa frasa “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” demi persatuan dan kesatuan bangsa. Pada sidang PPKI, 18 Agustus 1945, Moh.
- Hatta membacakan beberapa perubahan sebagaimana telah disepakatinya bersama beberapa wakil golongan Islam.
- Setelah ada perubahan isi, Piagam Jakarta diubah namanya menjadi Pembukaan UUD 1945, dan diresmikan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.
- Sehingga, alasan butir pertama dalam Piagam Jakarta diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Perubahan itu dilakukan setelah Moh Hatta mendapat kabar bahwa rakyat Kristen di wilayah Indonesia timur akan menolak bergabung Republik Indonesia apabila syariat Islam masuk dalam UUD. Referensi:
Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 – Buku II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.