Mengapa ada perubahan rumusan sila pertama dalam piagam jakarta?

mengapa ada perubahan rumusan sila pertama dalam piagam jakarta
ASTALOG.COM – Berbicara tentang ‘Piagam Jakarta’ atau Jakarta Charter yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945, pasti tidak akan lepas dari sejarah perumusan Pancasila serta UUD 1945. Bisa dikatakan pula bahwa Piagam Jakarta menjadi semacam penghubung antara perumusan Pancasila dengan UUD 1945, dimana perumusan Piagam Jakarta dilakukan setelah diadakannya sidang pertama BPUPKI yang membahas tentang dasar negara Republik Indonesia, dan sebelum sidang BPUPKI kedua yang membahas tentang UUD 1945.

Piagam Jakarta yang disusun dalam rapat panitia 9 yang merupakan panitia hasil bentukan dari sidang BPUPKI yang pertama merupakan sebuah dokumen historis berupa kompromi antara pihak Islam dan pihak kebangsaan, dalam hal ini BPUPKI untuk menjembatani perbedaan dalam agama dan negara. Piagam Jakarta juga berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme, serta memulai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia.

Piagam Jakarta merupakan sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia. Rumusan Piagam Jakarta :

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,Kemanusiaan yang adil dan beradab,Persatuan Indonesia,Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekilas mengenai perubahan sila pertama pada Piagam Jakarta Jika diamati dengan cermat, kita bisa melihat bahwa secara umum, isi dari Piagam Jakarta tidak berbeda jauh dengan isi Pancasila. Dan yang membedakan hanya terdapat pada sila pertama saja. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa sila pertama pada Piagam Jakarta akhirnya diubah menjadi ” Ketuhanan yang Maha Esa “? Menurut catatan sejarah, tepat sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, dilakukanlah sidang PPKI pertama sekaligus melakukan pengesahan UUD 1945 dimana istilah ‘Mukaddimah’ diubah menjadi ‘pembukaan’.

  • Emudian, sila pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa,
  • Perubahan itu sendiri dilakukan karena hal itu merupakan usulan dari masyarakat di Indonesia Timur agar menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta yaitu ” dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ” Usulan tersebut disampaikan sebagai masukan sebelum sidang yang disampaikan oleh seorang opsir Jepang yang bertugas di Indonesia Timur, yang bernama Nishijama.

Pada saat itu, sang opsir itu memberitahukan bahwa wakil-wakil dari pemuka agama Protestan dan Katolik, sangat berkeberatan terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, ” Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya “.

Apa yang terjadi pada rumusan Piagam Jakara?

Ilustrasi Garuda Pancasila. Foto: Shutter Stock Sebagai ideologi bangsa, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental. Dasar negara ini dirumuskan oleh beberapa tokoh penting Tanah Air seperti Soekarno, Mohammad Yamin, dan Soepomo yang berisikan lima sila sebagai unsur utamanya.

Setelah dirumuskan, Pancasila kemudian dirancang lagi oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Sembilan. Mengutip buku Bahas Tuntas 1001 Soal IPS karya Forum Tentor, proses perancangan ini menghasilkan rumusan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta. Terjadi beberapa proses perubahan pada rumusan Piagam Jakara, terutama pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

See also:  Transportasi di jakarta yang menggunakan mesin adalah?

Perubahan ini dilakukan karena beberapa alasan. Apa saja? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan berikut. Alasan perubahan sila kesatu rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dilandasi oleh beberapa hal. Sila tentang ketuhanan dipindahkan dari sila terakhir menjadi sila pertama ditambah dengan anak kalimat, “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” (kemudian dikenal dengan istilah “tujuh kata”).

Pergerakan BPUPKI Foto: perpustakaan.id Bagi golongan Islam, penambahan “tujuh kata” itu dianggap penting sebagai bentuk politik pengakuan. Seperti dinyatakan oleh Prawoto Mangkoesasmito, golongan Islam sepakat dengan semua sila Pancasila, namun menuntut penambahan “tujuh kata” dari sila Ketuhanan demi sebuah penegasan.

Poinnya, Islam yang selama zaman kolonial terus dipinggirkan akan mendapat tempat yang layak dalam negara Indonesia yang merdeka Mengutip buku Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila oleh Yudi Latif, hasil rumusan Piagam Jakarta itu mendapat respons yang tajam dari Latuharhary.

  • Dalam tanggapannya pada 11 Juli, dia menyatakan keberatan atas pencantuman “tujuh kata” itu.
  • Akibatnya akan sangat besar sekali, umpamanya terhadap pada agama lain.
  • Maka dari itu, saya harap supaya dalam hukurn dasar, meskipun ini berlaku buat sementara waktu, dalam hal ini tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan yang dapat diartikan dalam rupa-rupa macam.

Saya usulkan supaya dalam hukum dasar diadakan pasal 1 yang terang supaya tidak tidak senang pada golongan yang bersangkutan.” Tanggapan Latuharhary memicu perdebatan pro-kontra menyangkut “tujuh-kata” beserta pasal-pasal turunannya, seperti “agama negara” dan syarat agama seorang Presiden, yang nyaris membawa sidang ke jalan buntu.

Berkat kewibawaan Soekarno, kebuntuan tersebut bisa diatasi untuk sementara waktu. Rapat PPKI 18 Agustus 1945 Foto: perpusnas.go.id Mengutip buku Pancasila Ideologi Dunia oleh R. Saddam Al-Jihad, meskipun sempat mengalami pro-kontra yang cukup pelik, hasil rumusan Piagam Jakarta dengan pencantuman ‘tujuh kata’ itu bertahan hingga akhir persidangan pada 17 Juli 1945.

Hingga kemudian pada fase pengesahan rumusan dasar negara, perselisihan kembali terjadi. Bagi anggota-anggota dari golongan kebangsaan, pencantuman “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta yang mengandung perlakuan khusus bagi umat Islam dirasa tidak cocok dalam suatu hukum dasar yang menyangkut warga negara secara keseluruhan.

Mengapa rumusan sila pertama menjadi ‘ Ketuhanan Yang Maha Esa’?

B. Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta – Sebelum terbentuk rumusan pancasila sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dan berlaku hingga sekarang, pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional yang disebut Panitia Sembilan berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta.

  1. Di dalam naskah Piagam Jakarta tepatnya pada alinea keempat tercantum rumusan pancasila.
  2. Rumusan pada sila pertama menuai kritik dari berbagai pihak karena memiliki narasi yang cukup berbeda dari pancasila yang kini menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia.
  3. Berikut rumusan pancasila dalam naskah Piagam Jakarta yang menuai kontroversi: 1.
See also:  Panitia kecil yang mengesahkan piagam jakarta dikenal dengan nama?

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan muslim saja. Hal itulah yang menjadi salah satu latar belakang perubahan rumusan sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Itulah rumusan pancasila dalam naskah Piagam Jakarta dan perjalanan panjangnya dalam konstitusi Indonesia.

Simak Video ” Hari Lahir Pancasila, Apa Mereka Hafal Pancasila? ” (lus/row)

Mengapa sila pertama pada piagamjakarta diubah dengan alasan nasionalisme?

ASTALOG.COM – Berbicara tentang ‘Piagam Jakarta’ atau Jakarta Charter yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945, pasti tidak akan lepas dari sejarah perumusan Pancasila serta UUD 1945. Bisa dikatakan pula bahwa Piagam Jakarta menjadi semacam penghubung antara perumusan Pancasila dengan UUD 1945, dimana perumusan Piagam Jakarta dilakukan setelah diadakannya sidang pertama BPUPKI yang membahas tentang dasar negara Republik Indonesia, dan sebelum sidang BPUPKI kedua yang membahas tentang UUD 1945.

Piagam Jakarta yang disusun dalam rapat panitia 9 yang merupakan panitia hasil bentukan dari sidang BPUPKI yang pertama merupakan sebuah dokumen historis berupa kompromi antara pihak Islam dan pihak kebangsaan, dalam hal ini BPUPKI untuk menjembatani perbedaan dalam agama dan negara. Piagam Jakarta juga berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme, serta memulai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia.

Piagam Jakarta merupakan sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia. Rumusan Piagam Jakarta :

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,Kemanusiaan yang adil dan beradab,Persatuan Indonesia,Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekilas mengenai perubahan sila pertama pada Piagam Jakarta Jika diamati dengan cermat, kita bisa melihat bahwa secara umum, isi dari Piagam Jakarta tidak berbeda jauh dengan isi Pancasila. Dan yang membedakan hanya terdapat pada sila pertama saja. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa sila pertama pada Piagam Jakarta akhirnya diubah menjadi ” Ketuhanan yang Maha Esa “? Menurut catatan sejarah, tepat sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, dilakukanlah sidang PPKI pertama sekaligus melakukan pengesahan UUD 1945 dimana istilah ‘Mukaddimah’ diubah menjadi ‘pembukaan’.

Kemudian, sila pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, Perubahan itu sendiri dilakukan karena hal itu merupakan usulan dari masyarakat di Indonesia Timur agar menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta yaitu ” dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ” Usulan tersebut disampaikan sebagai masukan sebelum sidang yang disampaikan oleh seorang opsir Jepang yang bertugas di Indonesia Timur, yang bernama Nishijama.

Pada saat itu, sang opsir itu memberitahukan bahwa wakil-wakil dari pemuka agama Protestan dan Katolik, sangat berkeberatan terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, ” Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya “.

See also:  Hewan yang ada di jakarta aquarium?

Mengapa sila pertama diubah sedikit?

ads

  1. Jelaskan alasan perubahan sila 1 rumusan dasar negara Piagam Jakarta ? Latar Belakang Rumusan Pancasila Piagam Jakarta dilakukan setelah sidang peryama BPUPKI diadakan untuk membahas tentang dsar negara Republik Indonesia. Hasil rapat dari Piagam Jakarta berisi garis-garis perlawanan pada paham imperialis dan kolonialisme. Sebelum rapat tentang dasar negara itu, banyak pendapat dari para ahli yang merumuskan unsur-unsur dari dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945 lahir rumusan Pancasila yang dicetuskan oleh Bung Karno, sehingga saat itu dijadikan sebagai lahirnya Pancasila. Rumusan Pancasila itu dipengaruhi oleh berbagai sumber budaya berbeda yang mendominasi Indonesia, yaitu dari etnis Cina (San Min Cu I Dr. Sun Yat Sen), Belanda (internasionalisme kosmopolitanisme), dan etnis Islam. Berikut ini lima sila yang dirumuskan oleh Bung Karno:
    1. Kebangsaan Indonesia
    2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
    3. Mufakat atau demokrasi
    4. Kesejahteraan sosial
    5. Ke-Tuhanan

    Lalu, setelah rumusan itu dikeluarkan, Bung Karno membentuk suatu panitia kecil beriisi 9 anggota yang bertugas untuk:

    • Merumuskan kembali dasar negara yaitu Pancasila
    • Membuat dokumen sebagai teks untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia
    • Mempersiapkan hal lain untuk memproklamirkan kemerdekaan

    Setelah menjalankan banyak pertemuan, panitia sembilan merumuskan “Piagam Jakarta” yang berisi sila-sila dalam Pancasila yang dikembangkan dari hasil rumusan Bung Karno, yaitu:

    1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
    2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
    3. Persatuan Indonesia
    4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
    5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia

    Perdebatan Mengenai Rumusan Piagam Jakarta Tepat sebelum proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 pukul empat pagi, diadakan pertemuan tergesa-gesa oleh perwira Jepang tersebut karena pengumuman Pancasila dari Piagam Jakarta menoreh banyak keluhan terutama dari etnis non-Islam, mengenai sila pertama,

    1. Pada hari itu, Bagian Indonesia Timur mengeluhkan sila pertama dan menginginkan dihilangkan 7 kata yaitu “.
    2. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
    3. Eluhan itu disampaikan pada Nishijama, seorang opsir Jepang yang bertugas di Indonesia Timur.
    4. Emudian usulan itu disampaikan kepada wakil pemuka agama Kristen dan Katolik, dan mereka pun sangat keberatan terhadap bagian kalimat tersebut.

    Mereka berkata bahwa bagian itu tidak bisa mengikat orang di luar Islam. Bahkan hal itu disebut sebagai diskriminasi terhadap golongan minoritas. Moh. Hatta berpikir, walaupun bukan maksud diskriminasi dibuat sila pertama tersebut, namun karena Pancasila dijadikan sebagai dasar konstitusi negara, maka sila pertama diubah sedikit demi menghindari kesan diskriminasi tersebut dari para golongan minoritas.

Adblock
detector