Mengapa jakarta disebut daerah khusus?

mengapa jakarta disebut daerah khusus
Senin, 21 Maret 2022 17:02 WIB – Tugu Selamat Datang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah TEMPO.CO, Jakarta -Dilansir dari laman indonesia.go.id, pada tahun 1961, status Jakarta yang semula Daerah Tingkat Satu yang dipimpin oleh Gubernur Soemarno Sosroatmodjo diubah menjadi Daerah Khusus Ibukota alias DKI Jakarta dengan Gubernur yang sama, Soemarno.

  1. Dion P. Sihotang dalam bukunya berjudul “Sejarah Singkat Kota Jakarta” yang diterbitkan oleh Lestari Kiranatama pada tahun 2011 menulis bahwa DKI Jakarta memiliki kekhususan karena status barunya tersebut.
  2. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI sebagai pusat pemerintahan dan daerah otonom memiliki karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain.

  • Misalnya urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.
  • Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU yang terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Meski begitu, aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) adalah provinsi yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota NKRI. Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam UU Nomor 29 Tahun 2007.

Provinsi DKI Jakarta yang berperan sebagai Ibukota NKRI memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan lembaga internasional.

Mengapa disebut daerah istimewa?

mengapa jakarta disebut daerah khusus Dok. BPCB DIY.2013 / Kemendikbud Tugu Yogyakarta, bangunan khas yang menjadi ciri khas DIY Yogyakarta. Bobo.id – Teman-teman pernah jalan-jalan ke Yogyakarta, atau ada tinggal di Yogyakarta? Yogyakarta adalah salah satu kota penuh dengan nilai dan bangunan bersejarah yang cantik.

Yogyakarta disebut sebagai daerah istimewa karena hingga kini masih berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh Sultan. Yogyakarta pun memiliki sebutan tersendiri, lo. Sebutan itu adalah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY? Kenapa Yogyakarta disebut dengan daerah istimewa, ya? Baca Juga: Lambang Kebaikan dan Kesucian, Bunga Kemuning Jadi Nilai Budaya Keraton Yogyakarta Penyebutan Daerah Istimewa pada Yogyakarta Sejak tanggal 15 Agustus 1950, Undang-Undang Republik Indonesia mengesahkan bahwa Yogyakarta adalah daerah istimewa yang setara dengan provinsi.

Keistimewaan ini dituliskan dalam undang-undang karena status Yogyakarta yang istimewa dengan sistem otonomi daerah yang khusus. Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Keberadaan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sejak zaman dahulu, menjadi asal mula munculnya status istimewa ini.

  1. Ide untuk membentuk Yogyakarta sebagai daerah istimewa sebetulnya sudah bermula sebelum Indonesia merdeka, lo.
  2. Namun, untuk mendapatkan kata ‘daerah istimewa’, dibutuhkan rumusan undang-undang agar sah di mata hukum.
  3. Untuk mengukuhkan kedudukan Yogyakarta, sempat ada masalah perbedaan pendapat.
  4. Bahkan ketika sidang RUU, sempat terjadi perbedaan pendapat antara BP KNID dengan kedua penguasa di Yogyakarta.

BP KNID ingin supaya Yogyakarta menjadi daerah biasa seperti daerah umumnya, tanpa sebutan daerah istimewa. Baca Juga: Seri Budaya Indonesia: Pakaian Adat Yogyakarta Sedangkan kedua penguasa kerajaan di Yogyakarta ingin agar Yogyakarta menjadi daerah yang istimewa.

  • Hingga akhirnya, hasil dari sidang tersebut membentuk RUU berjumlah 10 pasal yang disetujui oleh kedua pemimpin kerjaan Yogyakarta kala itu.
  • Setelah itu, sebutan Daerah Istimewa Yogyakarta resmi disematkan pada Yogyakarta.
  • Undang-Undang Mengatur Hak Memiliki Otonomi Daerah Khusus Karena memiliki keistimewaan, Yogyakarta memiliki kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri.

Contohnya pada saat pemilihan gubernur Yogyakarta. Pemilihan tidak akan diadakan seperti pemilihan umum sama seperti provinsi yang lain, gubernur Yogyakarta akan langsung dipilihkan dari keturunan Sultan yang memimpin Yogyakarta sejak zaman dulu. Saat ini, Gubernur Yogyakarta adalah Petahana Hamengkubuwana X atau Sultan Hamengku Buwono X yang memimpin sejak 3 Oktober 1998 Baca Juga: Berencana Mengunjungi Keraton Yogyakarta? Patuhi Peraturan Ini, ya! Keistimewaan Lain Yogyakarta Selain dari segi otonomi daerah, Yogyakarta memiliki keistimewaan lain berupa kota dengan banyak warisan budaya dan bangunan bersejarah Banyak budaya yang ada di Yogyakarta yang menjadi ciri khas kota tersebut, seperti kesenian membatik, Sekaten, Sendratari Ramayana, Labuhan, dan wayang kulit.

Kenapa daerah DKI Jakarta Yogyakarta Aceh dan Papua dijadikan Daerah Otonomi Khusus?

Kelas: IX Mata pelajaran: PPKN Materi: Otonomi Daerah Kata kunci: Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Saya akan mencoba menjawab dengan dua jawaban: Jawaban pendek: DKI Jakarta menjadi daerah khusus karena statusnya sebagai ibukota negara. DI Yogyakarta menjadi daerah istimewa karena statusnya sebagai kesultanan dan sejarahnya sebagai pendukung kemerdekaan Indonesia.

DI Aceh menjadi otonomi daerah khusus karena pemberlakukan syariat Islam dan sebagai hasil perjanjian damai Helsinki. Jawaban panjang: – DKI Jakarta Jakarta dibentuk sebagai sebuah provonsi khusus pada tahun 1959, setelah sebelumnya berstatus sebagai kota. Saat ini peraturan yang mengatur otonomi khusus di DKI Jakarta adalah Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keunikan DKI Jakarta dibanding pemerintahan provinsi lain adalah, gubernur Jakarta berhak mengangkat semua walikota dan bupati di daerahnya. Saat ini DKI Jakarta terdiri atas 5 kota administratsi dan 1 kabupaten yaitu Jakarta Tengah, Utara, Timur, Selatan, Barat dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Wilayah kota dan kabupaten ini tidak memiliki Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD), karena di DKI Jakarta hanya ada DPRD di tingkat provinsi. – DI Yogyakarta Yogyakarta memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Sultan Yogyakarta saat itu, Hamengkubuwono IX, merupakan pendukung kemerdekaan Indonesia dan menawarkan Yogyakarta sebagai ibukota sementara Indonesia ketika Jakarta diduduki oleh Belanda.

Jasa-jasa ini, ditambah dengan status khusus Yogyakarta sebagai kesultanan akhirnya membuat wilayah ini dijadikan daerah otonomi khusush dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, yang saat ini masih berlaku dan dikuatkan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

  1. Eistimewaan provinsi ini adalah, gubernurnya tidak dipilih oleh rakyat atau DPRD Provinsi, melainkan bersifat turun temurun dan bergilir dari keluarga dua keraton di Yogyakarta, yaitu kraton Hamengkubuwono dan kraton Pakualaman, dan gubernur menjabat selama seumur hidup.
  2. Setelah gubernur Yogyakarta pertama, Hamengkubuwono IX meninggal, gubernur dijabat oleh Paku Alam VIII.
See also:  Seblak yang enak di jakarta?

Kemudian setelah Paku Alam VIII meninggal, gubernur dijabat oleh Hamengkubuwono X, anak dari Hamengkubuwono IX. – DI Aceh Otonomi Khusus di Aceh yang saat ini diberlakukan merupakan wujud dari Perjanjian Helsinki, yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005.

Perjanjian ini adalah perjanjian perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), untuk mencapai perdamaian setelah bencana besar tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Dengan perjanjian ini GAM setuju meletakkan senjata dan berhenti menuntuk lepasnya Aceh dari Indonesia.

Sedeangkan pemerintah Indonesia setuju akan otonomi Aceh, dengan pemberlakukan syariat Islam di Aceh dan izin untuk mendirikan partai politik lokal di Aceh.

Apa yang dimaksud dengan daerah khusus?

Ilustrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengertian daerah khusus berbeda dengan daerah istimewa. Foto: Unsplash.com Pengertian daerah khusus adalah daerah yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Terlebih jika kekhususan itu berhubungan dengan kenyataan dan kebutuhan politik,

  • Penetapan daerah khusus juga tergantung dari posisi dan keadaan yang mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus.
  • Faktor penentunya tidak bisa disamakan dengan daerah lain.
  • Masyarakat sering kali keliru membedakan daerah istimewa dan daerah khusus.
  • Jurnal Ratio Legis Pembentukan Daerah Khusus dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditulis oleh M.

Fajar Sidiq mencatat pengertian daerah istimewa itu. Daerah istimewa adalah daerah yang terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan suatu daerah sebelum lahirnya NKRI, Penentuan daerah yang memiliki status khusus maupun istimewa ini diletakkan pada kebijaksanaan para pemimpin negara.

Menurut Mahkamah Konstitusi, jenis dan ruang lingkup kekhususan dan keistimewaan daerah khusus serta daerah istimewa ditetapkan dengan undang-undang. Hal tersebut sangat terkait dengan hak asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui dan tetap hidup. Selain itu, dilihat pula latar belakang pembentukan dan kebutuhan diperlukannya kekhususan atau keistimewaan daerah bersangkutan sebagai bagian dari negara Indonesia.

Ilustrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pengertian daerah khusus adalah daerah yang memiliki hak mengurus rumah tangganya sendiri. Foto: Pixabay.com Daerah yang ditetapkan sebagai daerah istimewa yang berstatus khusus adalah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Aceh, dan Papua.

Jakarta memperoleh kewenangan otonomi khusus dalam bentuk otonomi pada tingkat provinsi saja, tidak sampai pada tingkat kabupaten maupun kota. Jakarta tidak memperoleh keistimewaan dalam hal keuangan karena semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah juga berlaku bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Indonesia menetapkan daerah istimewa berdasarkan sejarah dan hak asal-usul setiap daerah. Misalnya, Aceh dan Yogyakarta yang ditetapkan sebagai daerah yang memiliki kewenangan otonomi berupa keistimewaan. Kewenangan yang ditetapkan pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang memiliki keistimewaan pun berbeda-beda.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan daerah khusus atau daerah istimewa?

Hasil analisis menyatakan bahwa makna daerah istimewa menurut Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 adalah daerah – daerah dimana penguasanya adalah penguasa yang berasal dari keluarga atau ahli waris keluarga kerajaan atau kesultanan yang masih ada pada masa Hindia Belanda.

Bagaimana Politik daerah Khusus Jakarta?

Pemerintahan DKI Jakarta – Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apa perbedaan daerah khusus dan daerah istimewa?

1. Daerah dengan status Istimewa adalah daerah otonom yang memiliki kesatuan pemerintahan yang asli yang telah ada dan melekat bersama masyarakat daerah sejak dahulu.2. Daerah dengan ststus Khusus adalah daerah otonom yang membutuhkan keadaan khusus untuk sebuah —kepentingan’ yang mendesak.

Apa saja kekhususan provinsi Jakarta sebagai daerah khusus ibukota negara?

Senin, 21 Maret 2022 17:02 WIB – Tugu Selamat Datang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah TEMPO.CO, Jakarta -Dilansir dari laman indonesia.go.id, pada tahun 1961, status Jakarta yang semula Daerah Tingkat Satu yang dipimpin oleh Gubernur Soemarno Sosroatmodjo diubah menjadi Daerah Khusus Ibukota alias DKI Jakarta dengan Gubernur yang sama, Soemarno.

  • Dion P. Sihotang dalam bukunya berjudul “Sejarah Singkat Kota Jakarta” yang diterbitkan oleh Lestari Kiranatama pada tahun 2011 menulis bahwa DKI Jakarta memiliki kekhususan karena status barunya tersebut.
  • Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
See also:  Jumlah kendaraan yang masuk ke jakarta?

Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI sebagai pusat pemerintahan dan daerah otonom memiliki karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain.

Misalnya urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU yang terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Meski begitu, aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

  • Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) adalah provinsi yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota NKRI.
  • Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam UU Nomor 29 Tahun 2007.

Provinsi DKI Jakarta yang berperan sebagai Ibukota NKRI memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan lembaga internasional.

Mengapa di Indonesia terdapat beberapa daerah istimewa?

3 menit Daerah istimewa di Indonesia merupakan daerah yang memiliki status istimewa karena sejarahnya, baik yang dibentuk maupun diakui oleh Negara Indonesia maupun Pemerintah Kolonial Belanda. Sekarang, terdapat 2 daerah istimewa meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh.

Sebutkan provinsi apa saja yang mendapatkan otonomi khusus maupun daerah istimewa?

BANDUNG. Pemerintah memutusakan tidak akan menambah lagi daerah otonomi khusus baru di Indonesia. Dengan kata lain, setelah empat daerah otonomi khusus yang ada saat ini, tidak akan ada lagi daerah otonomi khusus baru. Keempat daerah otonomi khusus yang sudah berdiri itu adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, serta daerah otonomi khusus Papua dan Papua Barat.

  1. Ebijakan pemerintah dengan diskresi eksekutifnya, ternyata, empat inilah yang ternyata dianggap ideal,” ujar Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, Sabtu (31/7).
  2. Sebenarnya, daerah lain masih bisa memperoleh status khsusus.
  3. Namun bentuknya hanya pemberian wewenang khusus untuk menjalankan sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan daerah itu.

Soni mencontohkan provinsi Bali yang memiliki sektor pariswisata yang berkembang pesat. Dengan kelebihan itu, Bali bisa memperoleh wewenang untuk menjalankan fungsi khusus mengembangkan sektor pariwisata. Menurut Soni, untuk selanjutnya, konsep status khusus seperti itulah yang akan diberikan pemerintah bagi daerah-daerah lain yang menuntut status khusus.

“Jadi, bukan pengertian otonomi khusus seperti Papua maupun Aceh,” terang Soni. Dia menambahkan,kalangan masyarakat di daerah Surakarta, Buton, dan Bone pernah mengusulkan akan mereka memperoleh status otonomi khusus. Mereka menilai layak mendapat status otonomi khusus lantaran dulunya adalah kerajaan seperti Yogyakarta dan Aceh.

Tapi, pemerintah tidak bisa memberikan otonomi khusus kepada setiap daerah yang dulunya kerajaan. Menurut Soni, status khusus yang disandang Yogyakarta dan Aceh menjadi bagian erat dari proses sejarah proklamasi kemerdekaan. DONASI, Dapat Voucer Gratis! Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Kenapa di Aceh disebut daerah khusus?

Daerah Istimewa Aceh – Aceh mendapatakan status sebagai Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 26 Mei 1959, sebutan lengkapnya Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Predikat tersebut membuat Aceh memiliki hak-hak otonomi luas dalam bidang agama, adat, dan penndidikan.

  1. Stastus tersebut dikukuhkan dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 1965.
  2. Sejarah Provinsi Aceh Aceh merupakan daerah incaran bangsa barat.
  3. Ondisi ini mulai terlihat dalam penanda tanganan Traktat London dan Traktat Sumatera, antara Inggris dan Belanda.
  4. Mereka ingin menguasai Sumatera.
  5. Baca juga: Mengapa Yogyakarta dan Aceh Menjadi Daerah Istimewa? Saat, Belanda menyatakan perang dengan Aceh dalam Perang Sabi dan berhasil memenangkan perang tersebut.

Aceh secara administrasi masuk ke dalam Hindia Timur Belanda sebagai provinsi. Sejak 1937, Aceh berubah menjadi keresidenan hingga kekuasaan kolonial di Indonesia berakhir.

Daerah istimewa ada berapa?

Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus terdiri dari 4 daerah, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan daerah yang bersifat istimewa, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Apa yang dimaksud dengan daerah khusus ibukota?

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) sbg satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam letaknya sbg Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sbg daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai

See also:  Panitia kecil yang mengesahkan piagam jakarta dikenal dengan nama?

Jelaskan apa yang dimaksud dengan satuan pemerintah khusus atau istimewa?

Yang dimaksud satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus (atau bisa disingkat jadi Otsus).

Mengapa Papua menjadi daerah otonomi khusus?

Secara spesifik UU Otonomi Khusus Papua menyatakan bahwa tujuan Otonomi Khusus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua.

Mengapa Papua di sebut otonomi khusus?

PENERIMAAN DANA OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA TAHUN 2002-2013 Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Pemberian kewenangan tersebut dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Asli Papua.

PEMBERIAN DANA OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA, PADA DASARNYA DITUJUKAN UNTUK : menunjang percepatan pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dalam rangka mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia Dalam bidang Keuangan Daerah, kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Papua terkait dengan pelaksanaan Otonomi Khusus adalah berupa adanya : Pos Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional selama 25 tahun, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta Pos Dana Tambahan Infra Struktur Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. mengapa jakarta disebut daerah khusus Selama Periode tahun 2002-2016, secara kumulatif jumlah dana otsus yang telah diterima oleh Provinsi Papua mencapai sebesar Rp.58,1 trilyun, yang terdiri dari sebesar Rp.47,9 trilyun berupa dana otsus Papua dan sebesar Rp.11,2 trilyun berupa dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus Papua PERKEMBANGAN PENERIMAAN DANA OTSUS DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2002-2013 mengapa jakarta disebut daerah khusus PENERIMAAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2006-2013 mengapa jakarta disebut daerah khusus

Mengapa daerah Papua memperoleh status daerah otonomi khusus brainly?

Alasan Papua Diberikan Otonomi Khusus Provinsi Papua diberikan otonomi khusus karena untuk peningkatan pelayanan akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Papua sesuai prinsip-prinsip otonomi daerah. Dan melihat pengalaman sebelum reformasi, di mana masih banyak ketimpangan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

  1. Sehingga otonomi khusus sebagai langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh demi tuntasnya masalah di Papua dengan tetap mengacu pada asas-asas otonomi daerah.
  2. Ada pada UU nomor berapa? Dasar hukum otonomi daerah khusus ini tertuang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No.135 dan Tambahan Lembaran Negara No.4151) yang telah diubah menjadi Perpu No.1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No 57 dan TLN No 4843).

Sehingga aturan yang disahkan setelah masa reformasi tersebut, mengatur segala kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan roda otonomi khusus. Selain sekitar 79 pasal yang menjelaskan tentang otonomi khusus, Provinsi Papua juga menggunakan Peraturan Perundang-Undangan Otonomi Daerah yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah di Indonesia.

Mengapa Papua dan Papua Barat dikelompokkan ke dalam daerah dengan otonomi khusus?

Papua dan Papua Barat – Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Papua demi kesejahteraan masyarakat setempat. Otsus juga menjadi langkah untuk peningkatan pemberdayaan seluruh masyarakat Papua.

Ekhususan Papua dan Papua Barat ini tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan adanya kekhususan ini, Papua dan Papua Barat mendapat dana perimbangan dan dana otsus yang sangat besar. Tak hanya itu, di dua provinsi ini juga terdapat Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang menjadi representasi orang asli Papua.

Lembaga yang berkedudukan di ibukota provinsi ini memiliki wewenang tertentu dalam melindungi hak-hak orang asli Papua. Referensi:

UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi UU

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.