Mengapa rumusan dasar negara berdasarkan piagam jakarta mengalami perubahan?

mengapa rumusan dasar negara berdasarkan piagam jakarta mengalami perubahan
Lantas apa perbedaan rumusan dasar negara dalam piagam jakarta dengan pembukaan UUD 1945? – Pada 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang menyetujui isi preambule (Pembukaan UUD) yang diambil dari Piagam Jakarta. Panitia Perancang Undang-Undang membentuk sebuah panitia kecil lagi yang diketuai oleh Prof.

Dr. Mr. Soepomo. Mereka bertugas untuk merumuskan isi pembukaan UUD yang kemudian hasilnya disempurnakan bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa. Panitia ini terdiri dari Husein Jayadiningrat, Agus Salim, dan Supomo. Pembukaan dan batang tubuh rancangan UUD yang dihasilkan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.

Namun, sebelum disahkan, pembukaan UUD yang diambil dari Piagam Jakarta mengalami perubahan. Tepatnya pada 17 Agustus 1945 sore, seorang opsir angkatan laut Jepang menemui Drs. Mohammad Hatta. Opsir tersebut menyampaikan keberatan dari tokoh-tokoh rakyat Indonesia bagian Timur atas kalimat dalam sila pertama Piagam Jakarta.

  1. Moh. Hatta dan Ir.
  2. Soekarno meminta empat tokoh Islam, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr.
  3. Asman Singodimejo, dan Mr.
  4. Teuku Moh.
  5. Hasan untuk membicarakan hal tersebut.
  6. Setelah berdiskusi, akhirnya disepakati rumusan pada sila pertama dalam Piagam Jakarta diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  7. Esepakatan ini menunjukkan toleransi yang tinggi.

Artinya, para pejuang menyadari bahwa Indonesia multikultural yang didirikan di tengah keberagaman, baik suku, ras, maupun agama. Menurut buku Modul Resmi SKB dan SKD karya Tim Psikologi Salemba, rumusan ‘Ketuhanan’ dalam Piagam Jakarta belum mampu mengakomodasi seluruh agama atau keyakinan yang dipeluk bangsa Indonesia.

  • Oleh karena itu, rumusan dasar negara dalam sila pertama tersebut mengalami perubahan.
  • Hasil revisi inilah yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai rumusan dasar negara yang sah dan benar.
  • Hal itu pun ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968.
  • Jadi, perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terdapat pada sila pertama.
See also:  Sman di jakarta barat yang bagus?

Berikut rumusan dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 setelah diubah.1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengapa rumusan dasar negara di dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan?

Alasannya adalah, dikarenakan adanya pernyataan keberatan wakil-wakil Protestan dan Katolik terhadap bunyi pasal ‘Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’.

Jelaskan perubahan yang terjadi pada naskah Piagam Jakarta?

Perubahan Naskah Piagam Jakarta – Naskah Piagam Jakarta tersebut selanjutnya akan dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada 10-16 Juni 1945. Setelah sidang kedua dilaksanakan, maka tugas BPUPKI dianggap selesai kemudian BPUPKI pun dibubarkan lalu digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

PPKI diketuai oleh Sukarno, dan Wakilnya Drs. Moh. Hatta kemudian melanjutkan tugas dari BPUPKI mengenai rancangan hasil Undang-Undang Dasar. Walaupun sudah dirumuskan, bukan berarti rumusan tersebut mendapatkan kesepakatan final. Hatta dalam autobiografinya, Mohammad Hatta: Memoir (1979), menyebut seorang opsir Angkatan Laut Jepang (Kaigun) mendatanginya setelah naskah proklamasi dibacakan 17 Agustus 1945.

Di Indonesia, Kaigun berkuasa di wilayah Indonesia timur ditambah Kalimantan. Opsir tersebut memberitahukan wakil-wakil Protestan dan Katolik di Indonesia timur sangat keberatan dengan kalimat Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

  1. Syafii Maarif dalam bukunya menyebut Sukarno sebenarnya kewalahan menghadapi Ki Bagus yang bertahan dalam rumusan Piagam Jakarta,
  2. Sebelum sidang PPKI, Hatta kemudian meminta Teuku Muhammad Hasan wakil Aceh dalam PPKI untuk membujuk Ki Bagus.
  3. Benedict Anderson dalam bukunya Revoloesi Pemoeda mengungkapkan, reputasi orang-orang Aceh sebagai penganut Islam yang gigih punya daya tawar tinggi untuk meluluhkan Ki Bagus untuk menerima penghapusan penyebutan Islam dalam Undang-undang Dasar 1945.
See also:  Ikon ibukota jakarta yang terkenal adalah?

Hasan menekankan pentingnya kesatuan nasional. “Adalah sangat mutlak untuk tidak memaksa minoritas-minoritas Kristen penting (Batak, Manado, Ambon) masuk ke dalam lingkaran Belanda yang sedang berusaha datang kembali, ” tulis Ben. Akhirnya, dengan kompromi politik ptersebut, naskah Piagam Jakarta berubah.

Kata “Mukaddimah” diganti dengan kata “Pembukaan”.Sila pertama, yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” telah diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.”Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi “Presiden ialah orang asli Indonesia asli dengan beragama Islam” berubah menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli.”Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 dengan bunyi yang diubah menjadi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Mengapa bunyi sila pertama pada Piagam Jakarta berbeda dengan bunyi sila pertama Pancasila saat ini?

Perubahan dalam sila pertama disebabkan sila pertama dianggap tidak berlaku untuk pemeluk agama lainnya dan mendapatkan banyak kritik terutama dari tokoh-tokoh Indonesia Timur, sehingga sila pertama dirubah untuk menghargai perjuangan dari seluruh golongan tidak hanya Islam saja dan untuk menghindarkan terjadinya