Pbb 2021 jakarta kapan keluar?

pbb 2021 jakarta kapan keluar
news.ddtc.co.id, Rabu, 19 Mei 2021 Pemprov DKI Jakarta menetapkan jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun ini pada 29 Oktober 2021 atau mundur 1 bulan ketimbang tenggat waktu pembayaran PBB tahun lalu pada 30 September 2020. Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Herlina Ayu mengatakan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB yang mundur disebabkan tanggal penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB oleh Bapenda DKI Jakarta.

Arena terbitnya mundur oleh karena itu jatuh temponya juga mundur,” katanya, Selasa (18/5/2021). Seperti diatur pada Pasal 101 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepala daerah dapat menentukan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Untuk diketahui, tahun ini adalah tahun pertama Bapenda DKI Jakarta menerbitkan SPPT PBB dalam bentuk elektronik atau e-SPPT PBB kepada wajib pajak. Untuk mendapatkan e-SPPT PBB, wajib pajak perlu mendaftarkan diri melalui pajakonline.jakarta.go.id atau melalui aplikasi JAKI yang dapat diunduh melalui Playstore atau Appstore.

  • Setelah berhasil mendaftarkan diri untuk mendapatkan e-SPPT PBB, wajib pajak akan mendapatkan pemberitahuan beserta e-SPPT PBB tahun pajak berjalan melalui surat eletronik atau e-mail masing-masing.
  • Bila masih menghadapi kendala dalam pendaftaran diri atau akan mengubah data yang tercantum pada e-SPPT PBB, wajib pajak dapat menghubungi 1500-177, [email protected], atau kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) setempat.

Adapun landasan hukum yang menjadi dasar penerbitan e-SPPT PBB adalah Peraturan Gubernur (Pergub) No.23/2021 yang telah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 13 April 2021. Format e-SPPT PBB yang diterbitkan oleh Bapenda DKI Jakarta kepada setiap pajak tertuang pada lampiran Pergub 23/2021 tersebut.

Bayar PBB 2021 paling lambat kapan?

Jakarta – Contohnya seperti Jakarta, batas waktu pembayaran PBB jatuh pada tanggal 29 Oktober 2021, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur No.23/2021.

Apakah PBB DKI masih gratis?

Kebijakan Pembayaran PBB 2022 – Keringanan Pokok Pajak dan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun Pajak 2022:

Diberikan potongan 15 persen apabila bayar Juni – Agustus 2022Diberikan potongan 10 persen apabila bayar September – Oktober 2022Diberikan potongan 5 persen apabila bayar Novembe 2022

Sanksi dihapus 100 persen untuk pembayaran satu bulan setelah Jatuh Tempo Tahun Pajak 2013-2021:

Diberikan potongan 10 persen apabila bayar Juni – Oktober 2022Diberikan potongan 5 persen apabila bayar November – Desember 2022

Sanksi dihapus 100 persen. Insentif Pajak Lain Anies mengatakan, informasi kebijakan-kebijakan Pemerintah DKI Jakarta tentang insentif pajak daerah bagi masyarakat yang hingga kini masih berlaku dan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi DKI Jakarta, di antaranya: -Kebijakan Pembebasan PBB untuk Guru dan Tenaga Kependidikan; Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi; Veteran Republik Indonesia; Perintis Kemerdekaan; Penerima Gelar Pahlawan Nasional; Penerima Tanda Kehormatan; serta Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden.

  • Selanjutnya, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur; Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia; dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur No.19/2021.
  • Ebijakan Pengenaan PBB 50 persen dan Pengurangan PBB-P2 di Bidang Pendidikan Swasta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur No.91/2013.

Kebijakan Pengenaan PBB 50 persen Pengurangan PBB-P2 kepada Rumah Sakit Swasta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur No.90/2013. Kebijakan Pengurangan PBB-P2 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur No.211/2012. Kebijakan Pemberian Insentif Berupa Keringanan Pajak dan Penghapusan Sanksi Administrasif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur No.90/2019, Peraturan Gubernur No.115/2020, Peraturan Gubernur No.60 jo.104/2021.

See also:  Pembukaan uud 1945 diambil dari piagam jakarta yang dirumuskan oleh?

Minta surat tagihan PBB dimana?

Cara Mengurus SPPT PBB Hilang – Mengingat ini merupakan salah satu dokumen, lalu bagaimana jika SPPT PBB hilang? Jangan khawatir, Anda dapat melakukan hal-hal berikut ini.

Jika SPPT PBB hilang, langkah pertama yang dapat Anda lakukan adalah menyiapkan surat keterangan dari kelurahan, fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga (KK). Kemudian, datang ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah setempat untuk mengurus SPPT PBB hilang tersebut.

Anda ingin membayar PBB tapi SPPT PBB hilang? Pertama-tama, Anda dapat menyelesaikan terlebih dahulu sesuai tahap-tahap di atas agar mendapat SPPT PBB kembali. Selanjutnya, baru Anda dapat membayarkan PBB sesuai kewajiban. Lihat Juga: Daftar Iklan Tanah Dijual di Sukoharjo Terlengkap

Apakah ada diskon PBB 2022?

Dalam rangka memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan diskon Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 77 persen. Diskon tersebut berlaku sejak 17 Agustus 2022 hingga 31 Agustus 2022.

Ini, pembayaran PBB-P2 juga dapat dilakukan di loket PBB yang tersedia di 13 Kecamatan di Kota Tangerang. “Sesuai dengan Perwal nomor 83 tahun 2022, Bapenda memberikan pengurangan ketetapan PBB-P2 sampai dengan tahun 2014 sebesar 77 persen, dan juga penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 sampai dengan tahun 2021.

Untuk pembayarannya, sekarang dapat dilakukan di loket PBB di 13 Kecamatan yang ada di Kota Tangerang,” ujar Kepala Bapenda, Kiki Wibhawa. Bagi masyarakat yang ingin membayarkan PBB-P2-nya di loket PBB Kantor Kecamatan, persyaratan yang harus dibawa hanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau cukup menyebutkan Nomor Objek Pajak (NOP) saja.

“Loket PBB di Kantor Kecamatan akan hadir mulai tanggal 22 Agustus hingga 30 September. Mulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 dari Senin hingga Jumat. Masyarakat cukup membawa SPPT saja atau menyebutkan NOP,” lanjut Kiki. Selain melalui loket PBB di Kantor Kecamatan, masyarakat dapat membayar PBB-P2 melalui konter Bank BJB atau melalui Alfamart & Indomaret serta melalui Aplikasi seperti : BJB Digi, Bukalapak, QRIS, Tokopedia, OVO, GOPAY, LinkAja, dan Tangerang Live “Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan program ini, dapat langsung membayarkan PBB-P2 nya melalui merchant-merchant seperti Alfamart dan Indomaret, atau manual melalui konter BJB dan e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia dan merchant lain,” pungkas Kiki.

Kiki berharap, masyarakat wajib pajak di seluruh Kota Tangerang untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya. Karena melalui pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, akan digunakan untuk pembangunan Kota Tangerang. “Untuk masyarakat Kota Tangerang, mari manfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya.

Berapa denda jika telat bayar PBB?

RumahCom – Sebagai salah satu wajib pajak dan pemilik properti, Anda tentu wajib membayar PBB. Nah, sekarang coba lihat, apakah tahun ini Anda sudah membayarnya? Kalau Anda ingat belum membayar PBB, segeralah melunasinya. Namun, kalau Anda sudah melewati tanggal jatuh tempo alias telat membayar, maka ada denda PBB yang diberlakukan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994. PBB merupakan pajak bersifat kebendaan, secara umum besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.

Keadaan subjek atau siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pengenaan pajak ini ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan. Simak lebih lanjut mengenai denda PBB dalam ulasan di bawah ini. Denda PBB adalah nilai PBB yang harus Anda bayarkan saat sudah lewat jatuh tempo pembayaran.

Pajak jenis ini harus dibayarkan setiap tahunnya. Jika melewati tenggat waktu yang sudah ditentukan, pemilik tanah dan bangunan akan dikenakan sanksi berupa denda PBB per bulan penunggakan bayaran. Bayangkan jika per bulan saja dendanya sudah cukup besar, apalagi jika menunggak bertahun-tahun. Supaya tidak lupa membayar PBB, buatlah pengingat rutin.

Sebelum membayar, Anda juga harus mengetahui nilai PBB Anda. Nilai pajak yang dihitung untuk PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Ketentuan nilai tersebut berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. Besaran PBB yang ditetapkan didapat dari perkalian tarif 0,5% dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

NJKP ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar Rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar Rupiah atau lebih). Sesuai dengan Undang-Undang, denda telat bayar PBB ditetapkan Pemerintah sebesar 2%. Misalkan PBB rumah Anda sebesar Rp500.000, maka denda pajak PBB menjadi 2% x Rp500.000, yaitu sebesar Rp10.000.

Mungkin nominal dendanya terasa kecil saat ini. Tapi bisa Anda bayangkan kalau Anda terlambat membayar satu tahun. Jumlah denda telat bayar PBB sudah menjadi Rp120.000. Kalau Anda biarkan lagi dendanya bisa menumpuk bertahun-tahun. Di sisi lain, keringanan penghapusan denda dari Pemerintah hanya berlaku untuk denda pajak PBB selama 24 bulan.

See also:  Kegiatan kreatif yang secara rutin dilaksanakan daerah jakarta adalah?

Dengan membiasakan diri untuk membayar PBB tepat waktu berarti menghindarkan diri Anda dari mengeluarkan lebih banyak uang yang tidak perlu. Nah, sekarang Anda sudah mengetahui apa itu denda PBB. Apabila Anda berencana membeli hunian dijual di kawasan Kota Semarang, jangan lupa untuk membayar PBB-nya tepat waktu ya.

Cek daftar hunian di Semarang dibawah Rp1 miliar di sini ! Membayar PBB dan denda pajak PBB sangat mudah. Anda bisa melakukannya lewat kantor pos atau bank yang menjadi mitra pemerintah. Bahkan, sekarang Anda juga bisa membayar denda telat bayar PBB secara online,

Apa yang terjadi jika tidak membayar PBB?

‘STP PBB memuat PBB atau yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan dari PBB yang tidak atau kurang dibayar.’ Dijelaskan lebih lanjut, denda administrasi tersebut dihitung dari saat jatuh tempo sampai tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Berapa pajak PBB 2022?

Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Terbaru – Dari ketentuan ynag telah disebutkan sebelumnya, cara menghitung PBB terbaru adalah sebagai berikut. Besaran PBB = Tarif PBB (maksimal 0,5%) x NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) x (NJOP – NJOP Tidak Kena Pajak)

Bisakah cetak SPPT PBB online?

9 Cara Cetak SPPT PBB Online Mandiri Di Berbagai Daerah – Cetak SPPT PBB online mandiri kini lebih mudah sehingga Anda tak perlu mengambil sendiri di Kantor Kelurahan/Desa. Cukup lewat laptop, Anda sudah bisa mendapatkan dokumen tersebut. Begini caranya! Kamu, sebelum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) biasanya Anda membutuhkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB),

SPPT PBB diperlukan bagi wajib pajak untuk membayar PBB tepat waktu. Maka dari itu, mengurus SPPT PBB tergolong penting bagi mereka yang mempunyai rumah. Jangan sampai, SPPT PBB tidak terbit atau hilang. Saat ini, pengurusan SPPT PBB sudah dilakukan secara online melalui e SPPT PBB. Selain itu, pencetakan SPPT PBB juga bisa Anda lakukan sendiri melalui online, lo.

See also:  Mengapa jakarta sangat cocok untuk budidaya hidroponik?

Jadi, Anda tak perlu repot-repot menunggu SPPT PBB yang terbit secara massal. Hanya saja, pastikan kalau daerah di mana Anda tinggal sudah melayani cetak SPPT PBB online, ya.

Berapa pajak PBB 2022?

Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Terbaru – Dari ketentuan ynag telah disebutkan sebelumnya, cara menghitung PBB terbaru adalah sebagai berikut. Besaran PBB = Tarif PBB (maksimal 0,5%) x NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) x (NJOP – NJOP Tidak Kena Pajak)

Kapan harus bayar pajak bumi dan bangunan?

KOMPAS.com – Pemilik properti, seperti rumah, tanah, serta bangunan lain, wajib membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahun. Selain perorangan, badan usaha yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas sebuah tanah dan bangunan juga wajib membayar PBB.

Hanya saja, besaran PBB setiap orang atau badan usaha berbeda-beda. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan besaran PBB berbeda-beda, yakni Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Adapun tenggat pembayaran PBB paling lambat enam bulan setelah mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Cara menghitung PBB Kamu bisa menghitung sendiri besaran PBB sebelum membayar. Untuk menghitung PBB, kamu harus tahu berapa besaran NJOP, NJOPTKP, dan NJKP properti milikmu. Rumusnya menghitung PBB adalah sebagai berikut.

NJOP = (NJOP Bumi: luas tanah x nilai tanah) + (NJOP Bangunan: luas bangunan x nilai bangunan) NJOPTKP= Besarannya ditentukan oleh pemerintah Nilai NJKP = NJOP – NJOPTKP Sesuai ketentuan, besaran NJKP bisa 40 persen atau 20 persen dari NJOP.

Jadi, jumlah PBB yang harus dibayarkan adalah Nilai NJKP x NJKP (%) x 0,5 persen. Supaya lebih jelas, kamu bisa melihat contoh berikut. Misalnya, kamu memiliki tanah seluas 60 meter persegi dengan harga Rp 3 juta per meter persegi, bangunan seluas 30 meter persegi dengan harga Rp 2 juta per meter persegi, dan NJOPTKP Rp 8 juta. Perhitungannya seperti berikut.

Tanah 60 meter persegi x Rp 3.000.000 = Rp 180.000.000 Bangunan 30 meter persegi x Rp 2.000.000 = Rp 60.000.000 Selanjutnya, Rp 180.000.000 + Rp 60.000.000 = Rp 240.000.000 (NJOP)

Bila sudah mendapatkan nilai NJOP, kamu bisa menguranginya dengan NJOPTKP untuk mendapatkan NJKP. Maka, perhitungannya sebagai berikut.

Rp 240.000.000 – Rp 8.000.000 = Rp 232.000.000 (NJKP)

Selanjutnya, hitung besaran PBB dengan rumus yang telah disebutkan. Perhitungannya seperti berikut.

Rp 232.000.000 x 20 persen x 0,5 persen = Rp 232.000.

Dari perhitungan itu, besaran PBB yang wajib kamu bayar adalah Rp 232.000. Bila malas menghitung besaran PBB secara manual, kamu bisa menghitungnya dengan mudah melalui situs pajak, e-commerce, serta minimarket, Cara mendapatkan SPPT PBB Sebelum membayar PBB, wajib pajak biasanya akan mendapatkan SPPT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KKP).

SPPT berisi pemberitahuan atas sejumlah pajak terutang yang harus dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak bagi individu perseorangan atau badan yang termasuk ke dalam wajib pajak. Terdapat berbagai cara yang dapat kamu ikuti untuk mendapatkan SPPT. Pertama, mengunjungi kantor kelurahan atau kepala desa terdekat, KPP Pratama atau Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (KPBB) tempat obyek pajak yang terdaftar, serta tempat lain yang ditunjuk.

Kedua, dikirim melalui kantor pos dan giro atau diantarkan secara langsung oleh aparat yang ada di kelurahan atau desa. Ketiga, menggunakan fasilitas panggilan langsung atau Kring Pajak di nomor 500200.

Adblock
detector