Pengesahan uud 45 yang mengalami perubahan dari piagan jakarta terjadi pada?

pengesahan uud 45 yang mengalami perubahan dari piagan jakarta terjadi pada
PPKI Foto: perpusnas.go.id Setelah proklamasi kemerdekaan diproklamirkan Soekarno, Indonesia membuat perencanaan mengenai dasar negara dan hukum konstitusi bangsa. Perencanaan ini disusun oleh panitia khusus yang bernama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

  1. BPUPKI saat itu ditugaskan untuk merumuskan dasar negara melalui sidang dan agenda penting lainnya.
  2. Bahkan, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang disebut Panitia Sembilan.
  3. Sesuai dengan namanya, panitia ini beranggotakan sembilan orang dan diketuai oleh Soekarno.
  4. Pada tanggal 22 Juni 1945, pertemuan antara BPUPKI dan Panitia Sembilan akhirnya menghasilkan sebuah rumusan dasar negara.

Mengutip buku Bahas Tuntas 1001 Soal IPS karya Forum Tentor, rumusan dasar negara ini diberi nama Piagam Jakarta. Sebelum rancangan ini disahkan oleh PPKI, dilakukan beberapa perubahan naskah atas usul para pemuka agama. Perbubahan tersebut mencakup naskah Piagam Jakarta dan Rancangan UUD,

Agar lebih memahaminya, berikut penjelasan lengkapnya. Ilustrasi palu hakim dan kitab undang-undang Foto: Pixabay Perubahan naskah Piagam Jakarta dan Rancangan UUD oleh PPKI dilakukan di sidang pertama PPKI. Sidang ini dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Mengutip buku Pedoman Cerdas RPUL, perubahan naskah Piagam Jakarta difokuskan pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” agar mewakili seluruh golongan masyarakat Indonesia.

Selain itu, terdapat perubahan lain yang mencakup Rancangan UUD beserta pasal-pasalnya. Mengutip buku Kisi-kisi Terbaru UN USBN SMP/MTs 2018 karya Tim Edu Pinguin, perubahan tersebut antara lain:

  1. Kata Mukadimah diganti dengan kata Pembukaan.
  2. Perubahan Pasal 6 UUD yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”.
  3. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi Pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
See also:  Jakarta informal meeting yang digagas indonesia bertujuan untuk?

Ilustrasi palu hakim Foto: Pixabay Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang disahkan PPKI terkenal dengan sebutan UUD 1945. Sebelum mengalami perubahan, UUD 1945 memiliki sistematika sebagai berikut:

  • Pembukaan, terdiri dari 4 alinea.
  • Batang tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.
  • Penjelasan, terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal.

Kemudian setelah perubahan, sistematika UUD 1945 adalah sebagai berikut:

  • Pembukaan, terdiri dari 4 alinea.
  • Pasal-pasal, terdiri dari 21 bab, 73 pasal.3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.

Apa yang menyebabkan perubahan pada naskah Piagam Jakarta dan Rancangan UUD oleh PPKI *?

Perubahan naskah piagam Jakarta oleh PPKI – Pada prosesnya, kelima poin yang terdapat di Piagam Jakarta menuai perdebatan, terutama poin pertama. Golongan nasionalis menilai bahwa isi Piagam Jakarata kurang mencerminkan keberagaman yang ada pada masyarakat Inodnesia.

Pendapat tersbeut bertentangan dengan pemikiran golongan Islam. Pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) 18 Agustus 1945, dirumuskan bahwa sila pertama yang ada pada Pancasila akan diubah. Alhasil, poin pertama yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Hubungan Piagam Jakarta Dengan Pembukaan UUD 1945

Perubahan sila pertama sendiri bertujuan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia agar terhindar dari perpecahan antar kelompok.