Peraturan perundangan yang mengatur tentang kekhususan dki jakarta adalah?

peraturan perundangan yang mengatur tentang kekhususan dki jakarta adalah
Senin, 21 Maret 2022 17:02 WIB – peraturan perundangan yang mengatur tentang kekhususan dki jakarta adalah Tugu Selamat Datang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah TEMPO.CO, Jakarta -Dilansir dari laman indonesia.go.id, pada tahun 1961, status Jakarta yang semula Daerah Tingkat Satu yang dipimpin oleh Gubernur Soemarno Sosroatmodjo diubah menjadi Daerah Khusus Ibukota alias DKI Jakarta dengan Gubernur yang sama, Soemarno.

Dion P. Sihotang dalam bukunya berjudul “Sejarah Singkat Kota Jakarta” yang diterbitkan oleh Lestari Kiranatama pada tahun 2011 menulis bahwa DKI Jakarta memiliki kekhususan karena status barunya tersebut. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI sebagai pusat pemerintahan dan daerah otonom memiliki karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain.

  1. Misalnya urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.
  2. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU yang terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Meski begitu, aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) adalah provinsi yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota NKRI. Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam UU Nomor 29 Tahun 2007.

Provinsi DKI Jakarta yang berperan sebagai Ibukota NKRI memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan lembaga internasional.

Mengapa DKI Jakarta menjadi daerah otonomi khusus?

Kelas: IX Mata pelajaran: PPKN Materi: Otonomi Daerah Kata kunci: Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Saya akan mencoba menjawab dengan dua jawaban: Jawaban pendek: DKI Jakarta menjadi daerah khusus karena statusnya sebagai ibukota negara. DI Yogyakarta menjadi daerah istimewa karena statusnya sebagai kesultanan dan sejarahnya sebagai pendukung kemerdekaan Indonesia.

  1. DI Aceh menjadi otonomi daerah khusus karena pemberlakukan syariat Islam dan sebagai hasil perjanjian damai Helsinki.
  2. Jawaban panjang: – DKI Jakarta Jakarta dibentuk sebagai sebuah provonsi khusus pada tahun 1959, setelah sebelumnya berstatus sebagai kota.
  3. Saat ini peraturan yang mengatur otonomi khusus di DKI Jakarta adalah Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keunikan DKI Jakarta dibanding pemerintahan provinsi lain adalah, gubernur Jakarta berhak mengangkat semua walikota dan bupati di daerahnya. Saat ini DKI Jakarta terdiri atas 5 kota administratsi dan 1 kabupaten yaitu Jakarta Tengah, Utara, Timur, Selatan, Barat dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

  • Wilayah kota dan kabupaten ini tidak memiliki Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD), karena di DKI Jakarta hanya ada DPRD di tingkat provinsi.
  • DI Yogyakarta Yogyakarta memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan.
  • Sultan Yogyakarta saat itu, Hamengkubuwono IX, merupakan pendukung kemerdekaan Indonesia dan menawarkan Yogyakarta sebagai ibukota sementara Indonesia ketika Jakarta diduduki oleh Belanda.
See also:  Apa tujuan diadakannya jakarta informal meeting?

Jasa-jasa ini, ditambah dengan status khusus Yogyakarta sebagai kesultanan akhirnya membuat wilayah ini dijadikan daerah otonomi khusush dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, yang saat ini masih berlaku dan dikuatkan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

  1. Eistimewaan provinsi ini adalah, gubernurnya tidak dipilih oleh rakyat atau DPRD Provinsi, melainkan bersifat turun temurun dan bergilir dari keluarga dua keraton di Yogyakarta, yaitu kraton Hamengkubuwono dan kraton Pakualaman, dan gubernur menjabat selama seumur hidup.
  2. Setelah gubernur Yogyakarta pertama, Hamengkubuwono IX meninggal, gubernur dijabat oleh Paku Alam VIII.

Kemudian setelah Paku Alam VIII meninggal, gubernur dijabat oleh Hamengkubuwono X, anak dari Hamengkubuwono IX. – DI Aceh Otonomi Khusus di Aceh yang saat ini diberlakukan merupakan wujud dari Perjanjian Helsinki, yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005.

Perjanjian ini adalah perjanjian perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), untuk mencapai perdamaian setelah bencana besar tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Dengan perjanjian ini GAM setuju meletakkan senjata dan berhenti menuntuk lepasnya Aceh dari Indonesia.

Sedeangkan pemerintah Indonesia setuju akan otonomi Aceh, dengan pemberlakukan syariat Islam di Aceh dan izin untuk mendirikan partai politik lokal di Aceh.

UU No 12 Tahun 2008 Tentang apa?

Dokumen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ini mengatur perubahan kedua atas UU 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Mengapa Jakarta dan Papua diberi otonomi khusus?

Provinsi Papua – Provinsi Papua, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi khusus tersebut adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

  • Pertama, pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan;
  • Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; dan
  • Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri:
    1. partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
    2. pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan
    3. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.
  • Keempat, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

Jelaskan apa itu otonomi khusus daerah khusus dan istimewa?

Daerah otonomi khusus (otsus) adalah daerah-daerah yang mendapatkan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya sendiri, prakarsa ini berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat daerah tersebut.

  1. Di Indonesia sendiri daerah yang mendapatkan otonomi khusus antara lain Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
  2. Daerah istimewa adalah daerah-daerah memiliki satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang tidak dimiliki oleh daerah lain dimana satuan-satuan pemerintahan ini diakui dan dihormati pemerintah pusat.
See also:  Dokter gigi jakarta utara yang bagus?

Di Indonesia, daerah yang mendapatkan status daerah istimewa adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh.

Jakarta dijuluki kota apa?

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia.

  • Di dunia internasional Jakarta juga mempunyai julukan J-Town, atau lebih populer lagi The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding New York City ( Big Apple ) di Indonesia.
  • Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.187.595 jiwa (2011).
  • Wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia.

Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno–Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta tiga pelabuhan laut di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol.

Siapa yang memberi nama Jakarta?

Etimologi – Peta Batavia (sekarang Jakarta) tahun 1888, Nama Jakarta sudah beberapa kali berganti nama.

  • Sunda Kelapa (397–1527)
  • Jayakarta (1527–1619)
  • Batavia (1619–1942)
  • Jakarta (1942–sekarang)
  • DKI Jakarta (1998–sekarang)

Nama Jakarta sudah digunakan sejak masa pendudukan Jepang tahun 1942, untuk menyebut wilayah bekas Gemeente Batavia yang diresmikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905. Nama “Jakarta” merupakan kependekan dari kata Jayakarta ( aksara Dewanagari : जयकृत), yaitu nama dari Bahasa Sanskerta yang diberikan oleh orang-orang Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fatahillah (Faletehan) setelah menyerang dan berhasil menduduki pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527 dari Portugis.

Nama ini diterjemahkan sebagai “kota kemenangan” atau “kota kejayaan”. Namun sejatinya berarti “kemenangan yang diraih oleh sebuah perbuatan atau usaha” karena berasal dari dua kata Sanskerta yaitu Jaya (जय) yang berarti “kemenangan” dan Karta (कृत) yang berarti “dicapai”. Bentuk lain ejaan nama kota ini telah sejak lama digunakan.

Sejarawan Portugis, João de Barros, dalam Décadas da Ásia (1553) menyebutkan keberadaan ” Xacatara dengan nama lain Caravam (Karawang)”. Sebuah dokumen (piagam) dari Banten (k.1600) yang dibaca ahli epigrafi Van der Tuuk juga telah menyebut istilah wong Jaketra, demikian pula nama Jaketra juga disebutkan dalam surat-surat Sultan Banten dan Sajarah Banten (pupuh 45 dan 47) sebagaimana diteliti Hoessein Djajadiningrat,

Apa syarat daerah istimewa?

Masa Revolusi Nasional – Daerah istimewa dalam UUD 1945 asli diatur dalam bab VII pasal 18 mengenai pemerintahan daerah. Tidak banyak yang diberikan keterangan dalam pasal tersebut selain persyaratan “hak asal usul” dan istilah “daerah yang bersifat istimewa”.

Jika ditilik dari peristilahan maka daerah istimewa pada waktu itu dekat dengan istilah daerah otonomi khusus saat ini. Hanya saja pemberian otonomi khusus tersebut diberikan untuk daerah-daerah yang berstatus ” zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen ” pada zaman Hindia Belanda. Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai daerah-daerah mana saja yang berstatus khusus tersebut.

Undang-undang yang mengatur daerah istimewa pertama kali adalah UU No.22 Tahun 1948 mengenai Pemerintahan Daerah, Dalam undang-undang ini, syarat utama daerah istimewa adalah daerah yang telah memiliki pemerintahan sendiri sebelum adanya Republik Indonesia ( zelfbestuur ) Sedangkan bentuk keistimewaannya adalah terletak pada kepala daerahnya.

See also:  Mengapa bahasa indonesia banyak digunakan di dki jakarta?

Apa saja keistimewaan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam?

Sedangkan keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh didasarkan pada sejarah perjuangan kemerdekaan nasional, sedangkan isi keistimewaannya berupa pelaksanaan kehidupan beragama, adat, dan pendidikan serta memperhatikan peranan ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Apa yang membuat Aceh menjadi daerah istimewa?

Daerah Istimewa Aceh – Aceh mendapatakan status sebagai Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 26 Mei 1959, sebutan lengkapnya Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Predikat tersebut membuat Aceh memiliki hak-hak otonomi luas dalam bidang agama, adat, dan penndidikan.

Stastus tersebut dikukuhkan dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 1965. Sejarah Provinsi Aceh Aceh merupakan daerah incaran bangsa barat. Kondisi ini mulai terlihat dalam penanda tanganan Traktat London dan Traktat Sumatera, antara Inggris dan Belanda. Mereka ingin menguasai Sumatera. Baca juga: Mengapa Yogyakarta dan Aceh Menjadi Daerah Istimewa? Saat, Belanda menyatakan perang dengan Aceh dalam Perang Sabi dan berhasil memenangkan perang tersebut.

Aceh secara administrasi masuk ke dalam Hindia Timur Belanda sebagai provinsi. Sejak 1937, Aceh berubah menjadi keresidenan hingga kekuasaan kolonial di Indonesia berakhir.

Daerah manakah yang diberikan otonomi khusus yang berdasarkan sejarah dan hak asal usulnya?

Papua dan Papua Barat – Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus keperluan warga setempat menurut prakarsa sendiri sesuai aspirasi dan hak-hak landasan warga Papua.

  • Pertama, pengaturan kewenangan selang Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta pelaksanaan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dipertontonkan dengan kekhususan;
  • Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak landasan orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; dan
  • Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang adun yang berciri:
  1. partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil hukum budaya, agama, dan kaum perempuan;
  2. pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kepentingan landasan masyarakat asli Papua pada khususnya dan masyarakat Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian bidang yang terkait, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan benar faedahnya langsung untuk masyarakat; dan
  3. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada warga.

Keempat, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas selang badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural masyarakat asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Pemberian Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan warga Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

  • Otonomi khusus melalui UU 21/2001 menaruh orang asli Papua dan masyarakat Papua pada umumnya sebagai subjek utama.
  • Orang asli Papua adalah orang yang bersumber dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh warga hukum budaya Papua.

Sedangkan masyarakat Papua, adalah semua orang yang menurut kepastian yang berjalan terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.

Adblock
detector