Psbb jakarta terbaru sampai kapan?

psbb jakarta terbaru sampai kapan
JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota. PSBB di Jakarta diperpanjang hingga akhir Juni 2020. “Kami di gugus tugas memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI diperpanjang, dan menetapkan bulan Juni sebagai masa transisi,” ujar Anies dalam siaran YouTube Pemprov DKI Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Baca juga: Hari Terakhir PSBB Jakarta, Bagaimana Kurva Kasus Covid-19? Anies menyebutkan, saat ini statusnya masih PSBB, tetapi merupakan masa transisi. Hal ini diputuskan lantaran sebagian besar wilayah sudah hijau dan kuning, tetapi masih ada zona merah. “Karena ada wilayah hijau kuning, tetapi ada wilayah merah,” kata dia.

Adapun jumlah kasus positif Covid-19 di Jakarta mencapai 7.539 pasien per Kamis siang ini. Baca juga: Anies: Belajar di Sekolah Tak Akan Dimulai sampai Kondisi Aman Dari jumlah tersebut, 2.530 orang dinyatakan telah sembuh dan 529 orang meninggal dunia.

Sedangkan 1.699 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.781 orang melakukan isolasi mandiri di rumah. Untuk orang tanpa gejala (OTG) hingga kini sebanyak 18.832 orang. Kasus Covid-19 pertama kali terdeteksi di Jakarta pada 3 Maret 2020. Semenjak itu, jumlah kasus positif semakin meningkat.

Pemprov DKI Jakarta kemudian memutuskan melaksanakan PSBB pada 10 April. Sebelum PSBB dilaksanakan, Pemprov DKI sudah lebih dulu mengimbau perusahaan untuk menerapkan work from home hingga belajar di rumah para pengajar dan pelajar. Baca juga: Mulai Besok, Rumah Ibadah Diperbolehkan Lakukan Ibadah Rutin Semenjak PSBB diterapkan pada 10 April, sudah dua kali Anies melakukan perpanjangan PSBB.

  • PSBB terakhir seharusnya berakhir pada 4 Juni, hari ini.
  • Namun, Anies akhirnya memutuskan untuk memperpanjang PSBB.
  • PSBB tahap keempat ini akan diperpanjang sepanjang bulan Juni.
  • PSBB ini akan menjadi PSBB masa transisi menuju new normal di Jakarta.
  • Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com.

Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kapan panduan PSBB Jakarta total dimulai?

tirto.id – Kasus virus corona COVID-19 di DKI Jakarta yang semakin tinggi membuat Gubernur DKI Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total dan mencabut kebijakan PSBB Transisi. Hal tersebut disampaikan Anies melalui konferensi pers di Balai Kota Jakarta pada Rabu (9/9/2020) malam.

  • Pemprov DKI Jakarta resmi menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagai langkah kebijakan rem darurat (Emergency Brake Policy) untuk menekan penularan pandemi COVID-19,” tulis Pemprov DKI Jakarta di akun Twitter @DKIJakarta.
  • Menurut Anies, dengan melihat keadaan darurat di DKI, tidak ada pilihan lain baginya selain keputusan untuk tarik rem darurat.

“Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. inilah rem darurat yang harus kita tarik,” kata Anies. Ada 3 alasan Anies mengambil keputusan penerapan PSBB total di DKI Jakarta, yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta.

“Dalam dua pekan angka kematian meningkat kembali, secara persentase rendah tapi secara nominal angkanya meningkat kembali. Kemudian tempat tidur ketersediaannya maksimal dalam sebulan kemungkinan akan penuh jika kita tidak lakukan pembatasan ketat,” ucap Anies. Pemberlakuan kembali PSBB yang diperketat ini mulai 14 September 2020 dan belum diketahui kapan berakhirnya.

Pemprov DKI menerapkan sejumlah aturan dalam penerapan PSBB total di Jakarta, yaitu sebagai berikut.1. Kegiatan perkantoran di Jakarta harus tutup dan bekerja dari rumah (work from home), Ada 11 bidang usaha yang boleh berjalan dan tidak boleh beroperasi penuh seperti biasa.

  • Jumlah karyawan dibatasi.
  • PSBB Total ini, akan berlaku mulai Senin tanggal 14 September 2020 dan pada hari yang sama, kegiatan perkantoran yang nonesensial diharuskan melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah.
  • Bukan kegiatan-kegiatan usahan yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan.
  • Egiatan usaha jalan terus kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi,” ucapnya.
See also:  Jakarta informal meeting dilaksanakan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di?

Hanya 11 bidang usaha esensial atau vital yang boleh tetap berjalan dengan pembatasan yakni: 1. Kesehatan.2. Bahan pangan/makanan/minuman.3. Energi.4. Komunikasi dan teknologi informatika.5. Keuangan.6. Logistik.7. Perhotelan.8. Konstruksi.9. Industri strategis.10.

Pelayanan dasar/utilitas publik/dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.11. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari.2. Seluruh tempat hiburan harus tutup, termasuk Ancol, Ragunan, Monas, dan taman-taman kota. Anies akan menutup sementara seluruh tempat hiburan termasuk yang dikelola oleh Pemprov DKI, selama pemberlakuan PSBB Total mulai 14 September 2020.

“Seluruh tempat hiburan, tempat-tempat hiburan akan ditutup, kegiatan yang dikelola oleh Pemprov DKI seperti Ragunan, Monas, Ancol, taman-taman kota, diganti kegiatan langsung di rumah seperti yang sudah berlangsung selama ini,” kata Anies.3. Kegiatan belajar tetap berlangsung dari rumah.

Berapa lama pengetatan PSB Jakarta?

Jakarta – Pembatasan sosial berskala besar ( PSBB ) DKI Jakarta yang kembali diberlakukan secara ketat berakhir hari ini. Pengetatan PSBB DKI ini diberlakukan sejak 14 September 2020 dan sebelumnya telah diperpanjang. Pengetatan PSBB mulanya hanya diberlakukan selama 2 pekan, pada 14-27 September.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian memutuskan memperpanjangnya hingga 11 Oktober 2020 atau tepatnya hari ini dengan sejumlah pertimbangan. Pertimbangan kala itu adalah masih meningkatnya grafik kasus COVID19 daerah penyangga DKI Jakarta. Karena itu, penyelarasan langkah-langkah kebijakan harus dilakukan, sehingga pengetatan PSBB harus diperpanjang.

“Dalam rapat koordinasi terkait antisipasi perkembangan kasus COVID-19 di Jabodetabek, Menko Kemaritiman dan Investasi menunjukkan data bahwa DKI Jakarta telah melandai dan terkendali, tetapi kawasan Bodetabek masih meningkat, sehingga perlu penyelarasan langkah-langkah kebijakan.

Menko Marives juga menyetujui perpanjangan otomatis PSBB DKI Jakarta selama dua minggu,” kata Anies dalam keterangannya, Kamis (24/9/2020) lalu. Hari ini, sudah 4 pekan berlalu sejak pengetatan PSBB dilakukan. Namun, belum ada keputusan terkait apakah PSBB akan kembali diperpanjang atau dihentikan disampaikan ke masyarakat.

Pada 5 Oktober lalu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta, Widyastuti, menyebut pihaknya masih mengkaji perihal perpanjangan PSBB. Apakah PSBB perlu diperpanjang atau tidak. “Lagi ditunggu, kan ada kajian. Kajiannya kan hari-harian sampai sepekan.

  1. Pengkajian harian, kita laporkan mingguan di bahas di tim provinsi seminggu sekali, kecuali ada hal tertentu yang sangat emergency, tentunya bisa dipercepat.
  2. Jadi kita monitoring evaluasi, seminggu sekali minimal,” ujar Widyastuti saat ditemui di Balai Kota DKI.
  3. Pemprov DKI Jakarta pun telah membahas kelanjutan PSBB ketat pada Sabtu (10/10) kemarin.
See also:  Tempat yang lagi hits di jakarta?

Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi pelaksanaan PSBB selama ini. “Jam 11 siang ini kami ada rapat soal ini. Nanti (pengumumannya) sesudah itu. Tinggal finalisasi bahan komunikasinya,” kata Gubernur DKI Jakarta Baswedan di Halte TransJakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat, kemarin.

  1. Menurut Anies, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait nasib PSBB di DKI.
  2. Anies juga mengaku telah mengevaluasi PSBB yang diperketat selama satu bulan terakhir, meski belum merinci.
  3. Dia mengatakan telah memiliki data-data tersebut, termasuk angka kepatuhan warga DKI terkait penerapan protokol kesehatan di PSBB.

“Nanti justru ketika kami menyampaikan pengumuman tentang status, kami akan tunjukkan datanya. Tentang efek PSBB selama empat minggu ini. Nanti kami tunjukkan apa langkah ke depan,” ujar Anies. Tonton juga ‘Hari Terakhir PSBB Ketat DKI, Bundaran HI Ramai Warga’:

Apa saja aturan penerapan PSB di Jakarta?

tirto.id – Kasus virus corona COVID-19 di DKI Jakarta yang semakin tinggi membuat Gubernur DKI Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total dan mencabut kebijakan PSBB Transisi. Hal tersebut disampaikan Anies melalui konferensi pers di Balai Kota Jakarta pada Rabu (9/9/2020) malam.

  1. Pemprov DKI Jakarta resmi menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagai langkah kebijakan rem darurat (Emergency Brake Policy) untuk menekan penularan pandemi COVID-19,” tulis Pemprov DKI Jakarta di akun Twitter @DKIJakarta.
  2. Menurut Anies, dengan melihat keadaan darurat di DKI, tidak ada pilihan lain baginya selain keputusan untuk tarik rem darurat.

“Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. inilah rem darurat yang harus kita tarik,” kata Anies. Ada 3 alasan Anies mengambil keputusan penerapan PSBB total di DKI Jakarta, yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta.

  1. Dalam dua pekan angka kematian meningkat kembali, secara persentase rendah tapi secara nominal angkanya meningkat kembali.
  2. Emudian tempat tidur ketersediaannya maksimal dalam sebulan kemungkinan akan penuh jika kita tidak lakukan pembatasan ketat,” ucap Anies.
  3. Pemberlakuan kembali PSBB yang diperketat ini mulai 14 September 2020 dan belum diketahui kapan berakhirnya.

Pemprov DKI menerapkan sejumlah aturan dalam penerapan PSBB total di Jakarta, yaitu sebagai berikut.1. Kegiatan perkantoran di Jakarta harus tutup dan bekerja dari rumah (work from home), Ada 11 bidang usaha yang boleh berjalan dan tidak boleh beroperasi penuh seperti biasa.

Jumlah karyawan dibatasi. PSBB Total ini, akan berlaku mulai Senin tanggal 14 September 2020 dan pada hari yang sama, kegiatan perkantoran yang nonesensial diharuskan melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. “Bukan kegiatan-kegiatan usahan yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi,” ucapnya.

Hanya 11 bidang usaha esensial atau vital yang boleh tetap berjalan dengan pembatasan yakni: 1. Kesehatan.2. Bahan pangan/makanan/minuman.3. Energi.4. Komunikasi dan teknologi informatika.5. Keuangan.6. Logistik.7. Perhotelan.8. Konstruksi.9. Industri strategis.10.

  1. Pelayanan dasar/utilitas publik/dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.11.
  2. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari.2.
  3. Seluruh tempat hiburan harus tutup, termasuk Ancol, Ragunan, Monas, dan taman-taman kota.
  4. Anies akan menutup sementara seluruh tempat hiburan termasuk yang dikelola oleh Pemprov DKI, selama pemberlakuan PSBB Total mulai 14 September 2020.
See also:  Nama pahlawan yang dijadikan nama jalan di jakarta?

“Seluruh tempat hiburan, tempat-tempat hiburan akan ditutup, kegiatan yang dikelola oleh Pemprov DKI seperti Ragunan, Monas, Ancol, taman-taman kota, diganti kegiatan langsung di rumah seperti yang sudah berlangsung selama ini,” kata Anies.3. Kegiatan belajar tetap berlangsung dari rumah.

Mengapa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan PSBB Sesuai ketentuan perundang-undangan?

Apa saja yang akan dibatasi saat PSBB? – Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Penetapan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta tersebut tertuang pada surat keputusan menteri yang ditandatangani oleh Menkes Terawan Agus Putranto, Selasa (07/04).

Dalam keputusan itu disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan PSBB sesuai ketentuan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Sumber gambar, Antara foto Keterangan gambar, Petugas medis mengukur suhu tubuh pengendara yang masuk ke Kota Tegal (7/4).

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, belum mengabulkan usulan Kota Tegal untuk menerapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diajukan sejak 1 April 2020. Pelaksanaan PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

peliburan sekolah dan tempat kerja

pembatasan kegiatan keagamaan

pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

pembatasan kegiatan sosial dan budaya

pembatasan moda transportasi

pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

Pembatasan dikecualikan bagi instansi dan kegiatan strategis terkait pangan, BBM, ekonomi dan keuangan, layanan kesehatan, ekspor impor, komunikasi, industri, pertahanan keamanan, ketertiban umum, dan distribusi logistik, serta yang menyangkut kebutuhan dasar lainnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirimkan surat usulan PSBB atas penyakit Covid-19 bagi wilayah Provinsi DKI Jakarta tanggal 1 April 2020. Selain itu Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 5 April 2020 juga mengirim surat kepada Menteri Kesehatan terkait usulan penetapan PSBB DKI Jakarta.

Namun, Menkes tidak langsung memberikan persetujuan penetapan PSBB DKI Jakarta, melainkan meminta DKI melengkapi data dan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2020. Sejumlah data dan dokumen pendukung yang diminta adalah peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, dan kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat; sarana dan prasarana kesehatan; anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial; serta aspek pengamanan.

Adblock
detector