Sumber gambar Kepakgaruda.wordpress.com Di setiap bulan kemerdekaan bangsa ini, sebagian kalangan penjunjung teokrasi selalu tak alpa untuk mengungkit sejarah dihapuskannya 7 kata dalam Piagam Jakarta: ” dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya “.
- Tentu, dengan nada penuh penyesalan.
- Andaian pun tersulur ke langit Indonesia, kalau saja 7 kata itu tidak dihapus, pastilah Indonesia akan menjadi bangsa yang sesuai dengan syariat Islam.
- Lalu tudingan dosa digebukkan tanpa ampun kepada lima anggota PPKI sebagai pihak yang diklaim paling bertanggung jawab.
Sejarah mencatat, penghapusan 7 kata yang amat dirindukan itu bermula pada tanggal 17 Agustus 1945 petang, kala beberapa elemen Indonesia Timur mengajukan keberatan kepada para founding fathers, Esoknya, Moh. Hatta, K.H. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusuma, Kasman Singodimejo, dan Teuku M.
- Hasan membahas hal tersebut dan bersepakat mengubah sila pertama menjadi ” Ketuhanan yang Maha Esa “.
- Spiritnya satu: merangkul seluruh elemen bangsa dalam NKRI.
- Apakah sejarah penghapusan 7 kata itu layak untuk selalu disebut tragedi bagi umat Islam Indonesia sehingga sahih disesalkan sampai kiamat? Anda pasti tahu Perjanjian Hudaibiyah antara Nabi Muhammad dan kaum Quraisy Makkah.
Tepatnya, bulan Maret 628 M. Dalam negosiasi itu, Suhail bin Amr (wakil Quraisy) meminta dihapuskan 7 kata pula. Ya, 7 kata, persis sejarah penghapusan 7 kata Piagam Jakarta. Nabi memenuhi keinginan Suhail dan menghapuskan 7 kata dari perjanjian itu, yakni ” bi, ismi, Allah, ar-rahman, ar-rahim, rasul, dan Allah “.
Usai gentleman agreement yang ditulis Ali bin Abi Thalib itu, Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat bahwa sikap komprominya dimaksudkan untuk meraih hal yang lebih besar: (1) Diakuinya keberadaan kaum muslimin Madinah oleh kaum Quraisy Makkah, dan (2) Menjaga umat Islam yang hendak berhaji dari gangguan kaum Quraisy.
Mari catat sampai di sini, dengan mengutip Prof. Amin Abdullah (2011), bahwa setiap kesepakatan meniscayakan proses dialog dan kompromi. Deal antarpihak hanya akan terwujud bila proses itu: (1) Bersifat egaliter, (2) Saling menerima dan memberi, dan (3) open minded,
Berapa kata yang harus di hilangkan dari isi Piagam Jakarta?
Cikal Bakal Kementerian Agama – Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu pada akhirnya berkaitan dengan pembentukan Kementerian Agama (Kemenag). Lembaga itu didirikan sebagai kompensasi dari sikap toleransi para wakil pemimpin Islam. “Pembentukan Kementerian Agama pada waktu itu dipandang sebagai kompensasi atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam, mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta,” dikutip dari situs resmi Kemenag, Senin (25/10).
Emenag juga mengungkapkan, tujuan dibentuknya lembaga tersebut yaitu untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air. Sebab, pada masa penjajahan, kebutuhan dan pelayanan yang berkaitan dengan keagamaan tidak diberikan sebagaimana mestinya. “Juga agar soal-soal yang bertalian dengan urusan keagamaan diurus serta diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian khusus, sehingga pertanggungan jawab, beleid, dan taktis berada di tangan seorang menteri,” tulisnya.
Lebih lanjut, mantan Sekretaris Jenderal Kemag, R. Moh. Kafrawi mengungkapkan pembentukan lembaga tersebut lahir dari suatu kompromi antara teori sekuler dan Kristen tentang pemisahan gereja dengan negara, dan teori muslim tentang penyatuan antara keduanya.
Namun, belakangan, Menag saat ini, Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, Kemenag merupakan hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan umat Islam secara umum. Sehingga, menurutnya, wajar bila NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag sampai saat ini. Hal itu, kata Yaqut, didasarkan pada peran tokoh NU, Wahab Chasbullah yang mengusulkan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta dan menjadi juri damai dalam perdebatan sengit itu.
Yaqut menyebut pencoretan itu lah yang menyebabkan adanya Kemenag. “Saya bantah. Kemenag itu hadiah untuk NU, bukan umat Islam secara umum. Tapi spesifik untuk NU. Saya rasa wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag karena hadiahnya untuk NU,” ujar Yaqut.
Pernyataan Yaqut lantas membuat banyak pihak geram. Ulama Anwar Abbas mengusulkan bahkan mengusulkan Kemenag dibubarkan karena membuat gaduh. Sementara Pengurus Besa NU tegas membantah pernyataan Yaqut. “Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam,” kata Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini.
(yla/gil)
Bagaimana bunyi kalimat yang dihilangkan pada Piagam Jakarta yang akhirnya disahkan menjadi UUD 1945?
Jawaban: Ketuhanan dan kewajiban menjelaskan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Penjelasan: karena itu jawabannya maaf kalo salah
Siapa salah satu tokoh penting dibalik penghapusan tujuh kata tersebut?
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh pejuang, salah satunya Kasman Singodimedjo, Kasman merupakan salah satu tokoh yang merumuskan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Dikutip dari berbagai sumber, Rabu (8/11/2018), Kasman lahir di Purworejo pada 25 Februari 1904 dan wafat pada 25 Oktober 1982.
- Semasa muda Kasman aktif menjadi anggota organisasi Jong Islamieten Bond, salah satu peserta Kongres Pemuda tahun 1928.
- Asman juga merupakan Komandan PETA (Pembela Tanah Air) Jakarta.
Ketika menjadi Komandan PETA Jakarta, Kasman bertugas mengamankan pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan RI. Dia juga dikenal sebagai seorang tokoh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Dia memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum dari Recht Hoge School Jakarta.
Kemampuannya di bidang hukum ini di kemudian hari membawanya menjadi Jaksa Agung setelah Indonesia merdeka. Kasman Singodimedjo masuk dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam buku Negara Paripurna yang ditulis oleh Yudi Latif, adalah Sukarno yang memasukkan nama Kasman dalam kepanitian itu.
PPKI didirikan pada 12 Agustus 1945 setelah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) melaksanakan tugasnya menetapkan dasar Indonesia merdeka. Pancasila yang dikemukakan Sukarno pada 1 Juni 1945 kemudian disusun sehingga menjadi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.
- PPKI bersidang pertama kali pada 18 Agustus 1945, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Sukarno dan Hatta.
- Masuknya Kasman ke PPKI menambah proporsi golongan Islam dalam kepanitiaan tersebut.
- PPKI, menurut Yudi Latif dalam bukunya, waktu itu sudah mengesahkan Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD 1945.
Sehingga masih ada 7 kata pada sila satu Pancasila yakni ‘. dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya’. Ketujuh kata itu mengikuti kata ‘Ketuhanan’. Adalah Mohammad Hatta yang pada waktu itu mendekati tokoh-tokoh Islam agar mengganti ketujuh kata tersebut menjadi ‘Yang Maha Esa’ demi persatuan bangsa.
Penghapusan ketujuh kata itu juga merupakan permintaan perwakilan Indonesia bagian timur. Pada catatan kaki di buku tulisan Yudi Latif, Kasman berupaya meyakinkan golongan Islam, termasuk Ki Bagoes Hadikoesoemo, bahwa persatuan lebih penting. Sehingga akhirnya tercapailah mufakat untuk menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta dan menggantinya jadi berbunyi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.
Dikutip dari situs Kejaksaan Agung, Kasman diangkat menjadi Jaksa Agung pada 6 November 1945. Dia langsung mengeluarkan maklumat agar penegakan hukum dilakukan secara cepat. (bag/fjp)
Apa alasan penghapus Kata Kata kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya?
Jawaban. karena takut kalau kalimat tersebut mengkhawatirkan bagi pemeluk agama lain dan kalimat tersebut seolah-olah adalah paksaan dari negara bagi umat Islam untuk menjalankan syariat Islam.