Undang-undang yang mengatur tentang kekhususan dki jakarta adalah…?

undang-undang yang mengatur tentang kekhususan dki jakarta adalah.
Senin, 21 Maret 2022 17:02 WIB – undang-undang yang mengatur tentang kekhususan dki jakarta adalah. Tugu Selamat Datang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah TEMPO.CO, Jakarta -Dilansir dari laman indonesia.go.id, pada tahun 1961, status Jakarta yang semula Daerah Tingkat Satu yang dipimpin oleh Gubernur Soemarno Sosroatmodjo diubah menjadi Daerah Khusus Ibukota alias DKI Jakarta dengan Gubernur yang sama, Soemarno.

  • Dion P. Sihotang dalam bukunya berjudul “Sejarah Singkat Kota Jakarta” yang diterbitkan oleh Lestari Kiranatama pada tahun 2011 menulis bahwa DKI Jakarta memiliki kekhususan karena status barunya tersebut.
  • Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI sebagai pusat pemerintahan dan daerah otonom memiliki karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain.

  1. Misalnya urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.
  2. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU yang terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Meski begitu, aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) adalah provinsi yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota NKRI. Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam UU Nomor 29 Tahun 2007.

See also:  Sebutkan lima puskesmas yang ada di jakarta barat?

Provinsi DKI Jakarta yang berperan sebagai Ibukota NKRI memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan lembaga internasional.

Apa isi PP No 15 Tahun 1979?

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dihapuskan namanya dari Daftar Urut Kepangkatan. (2) Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke instansi lain, dihapuskan namanya dari Daftar Urut Kepangkatan dari instansi semula.

Apa isi dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999?

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Jelaskan apa saja yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah?

Pokok-pokok pengaturan dalam UU ini antara lain: pembentukan daerah dan kawasan khusus; penyelenggaraan pemerintahan ; kepegawaian daerah ; peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ; perencanaan pembangunan daerah ; dan keuangan daerah.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang apa?

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Brainly apa isi dari undang-undang Nomor 32 tahun 2004?

Berdasarkan Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak yaitu: Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Memilih pimpinan daerah. Mengelola aparatur daerah.

Apa isi undang-undang Nomor 22 tahun 1948 brainly?

Pembahasan – Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 terdiri dari 5 (lima) bab dan 47 (empat puluh tujuh) pasal. Undang-Undang tersebut telah ditetapkan Ir.Soekarno di Yogyakarta serta diundangkan serta berlaku pada tanggal 10 Juli 1948. Undang-Undang tersebut terdiri dari 5 (lima) bab, yakni :

  • Pembagian negara dalam daerah yang dapat mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri
  • Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah : Bab ini membahas terkait dengan lingkup peraturan umum, Dewan perwakilan rakyat daerah, sidang dan rapat perwakilan rakyat daerah, Dewan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, dan Sekertaris serta pegawai daerah.
  • Kekuasaan serta Kewajiban Pemda (Pemerintah Daerah) : Bab ini membahas terkait dengan lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Pemerintah Daerah, dan Kepala Daerah
  • Keuangan Daerah : Bab ini membahas terkait dengan pendapatan daerah, urusan keuangan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja serta penghitungan keuangan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja
  • Pengawasan Terhadap Daerah : Bab ini membahas terkait dengan pembatalan atau penundaan terhadap Putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah, jika bertentangan dengan kepentingan umum, Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya Propinsi oleh Presiden.
See also:  Tuliskan 2 macam jalan tol yang ada di jakarta?

Jelaskan apa saja yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah?

Pokok-pokok pengaturan dalam UU ini antara lain: pembentukan daerah dan kawasan khusus; penyelenggaraan pemerintahan ; kepegawaian daerah ; peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ; perencanaan pembangunan daerah ; dan keuangan daerah.

Apa isi Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999?

(1) Daerah dilarang melakukan Pinjaman Daerah yang menyebabkan terlampauinya batas jumlah Pinjaman Daerah yang ditetapkan. (2) Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan sehingga mengakibatkan beban atas keuangan Daerah.