Yang menerima supersemar dari presiden soekarno di jakarta adalah?

yang menerima supersemar dari presiden soekarno di jakarta adalah
TRIBUNNEWS.COM – Inilah sejarah Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret disertai isi dan kontroversinya. Supersemar adalah surat yang diteken Presiden Soekarno untuk Soeharto pada 11 Maret 1966. Dalam surat tersebut, terdapat perintah untuk peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.

  • Lewat surat yang ditandatangani 11 Maret 56 tahun yang lalu ini, Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto mengambil alih kekuasaan Presiden.
  • Baca juga: Supersemar, Sejarah Pindahnya Kekuasaan Soekarno ke Soeharto beserta Kontroversinya Baca juga: Sejarah Supersemar, Peristiwa Penyerahan Mandat Kekuasaan Soekarno ke Soeharto Namun, pada saat itu, beredar kabar jika Soekarno memberi mandat presidennya ke Soeharto demi memulihkan stabilitas politik nasional yang goyah karena G30 September 1965.

Meski begitu, banyak yang meragukan mandat tersebut. Dikutip dari Kompas.com, keberadaan surat tersebut masih menjadi misteri. Lima puluh enam tahun berlalu, naskah aslinya masih belum diketahui keberadaannya. yang menerima supersemar dari presiden soekarno di jakarta adalah Presiden Soekarno dan Letjen Soeharto, di tahun 1966. MISTERI Surat Perintah Revisi Supersemar yang Dikeluarkan Soekarno, Namanya Surat Perintah 13 Maret. (Foto: Public Domain/historia.id) Supersemar Supersemar merupakan surat penyerahan mandat kekuasaan dari Soekarto ke Soeharto pada 11 Maret 1966.

Siapakah tokoh yang menerima Supersemar?

Sore harinya, tiga jenderal TNI, Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Jusuf, dan Brigjen Amirmachmud mengunjungi Sukarno dan pergi dengan Supersemar yang ditandatangani yang kemudian mereka berikan kepada Soeharto.

Langkah pertama setelah menerima Supersemar?

WARTA KOTA, PALMERAH – Peristiwa terkelam di tahun 1965 dalam sejarah bangsa berlanjut di episode 1966 dan sehari setelah 11 Maret. Tepatnya 12 Maret 1966 atau satu hari setelah keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret yang dikenal dengan Super Semar, genap 52 tahun yang lalu.

Peristiwa berdarah dan sangat mengerikan berlangsung dengan tema penumpasan PKI. Penumpasan memang bermakna peristiwa berdarah yang menimbulkan sejarah dan dendam berkepanjangan pada sebagian anak bangsa. Peneliti Sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar sebenarnya berisi perintah Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan umum.

Perintah lainnya, meminta Soeharto untuk melindungi Presiden, semua anggota keluarga, hasil karya dan ajarannya. Akan tetapi, kata Asvi, Soeharto tidak melaksanakan perintah tersebut dan mengambil tindakan sendiri di luar perintah Presiden Soekarno. Menurut Asvi, tindakan yang dilakukan Soeharto karena Soekarno telah membuat kesalahan fatal dengan mencantumkan kalimat “mengambil suatu tindakan yang dianggap perlu.” Meski demikian, dalam artikel sebelumnya di Warta Kota, terungkap, surat itu memang konsepnya bukan dari Soekarno, bahkan surat asli Super Semar itu konsepnya berasal dari Angkatan Darat (AD).

  • Frasa itu menjadi blunder yang dilakukan Bung Karno.
  • Seorang sipil memberikan perintah yang tidak jelas pada seorang tentara.
  • Perintah kepada tentara seharusnya itu kan jelas, terbatas, dan jelas jangka waktunya,” ujar Asvi, saat dijumpai Kompas.com,
  • Asvi mengatakan, sebagai seorang sipil, Soekarno seharusnya tidak memberikan perintah yang tidak jelas kepada seorang tentara.

Lebih dekat dengan kekuasaan Surat perintah itu dinilai membawa Soeharto selangkah lebih dekat dengan kekuasaan. Tafsir atas “mengambil suatu tindakan yang dianggap perlu” menjadi pengambilalihan kekuasaan dari Soekarno. “Itu kan selangkah lagi untuk mengambil kekuasaan.

  1. Betul Jika dikatakan surat itu adalah kunci pengambilalihan kekuasaan.
  2. Jadi, kalau pakai itu, tinggal diputar kuncinya dan dapatlah kekuasaan,” ujar Asvi.
  3. Memang setelah itu, banyak peristiwa terjadi termasuk dalam kaitan penumpasan PKI.
  4. Setelah menerima Supersemar, langkah pertama yang dilakukan Soeharto adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan Surat Keputusan Presiden No 1/3/1966.

Surat itu dibuat dengan mengatasnamakan Presiden bermodal mandat Super Semar yang ditafsirkan oleh Soeharto sendiri. Langkah kedua, Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang dianggap terkait PKI dan terlibat Gerakan 30 September 1965.

Kapan Ir Soekarno secara resmi mengundurkan diri?

Masa keterpurukan – Situasi politik Indonesia menjadi tidak menentu setelah enam jenderal dibunuh dalam peristiwa yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September atau G30S pada 1965. Pelaku sesungguhnya dari peristiwa tersebut masih merupakan kontroversi walaupun PKI dituduh terlibat di dalamnya.

Kemudian massa dari KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia) melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang salah satu isinya meminta agar PKI dibubarkan. Namun, Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena bertentangan dengan pandangan Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme).

Sikap Soekarno yang menolak membubarkan PKI kemudian melemahkan posisinya dalam politik. Lima bulan kemudian, dikeluarkanlah Surat Perintah Sebelas Maret yang ditandatangani oleh Soekarno. Isi dari surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi presiden.

  • Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang.
  • Emudian MPRS pun mengeluarkan dua Ketetapannya, yaitu TAP No.
  • IX/1966 tentang pengukuhan Supersemar menjadi TAP MPRS dan TAP No.
  • XV/1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Supersemar untuk setiap saat menjadi presiden apabila presiden berhalangan.
See also:  Bagaimana gerak tari yang berasal dari dki jakarta?

Soekarno kemudian membawakan pidato pertanggungjawaban mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30S pada Sidang Umum ke-IV MPRS, Pidato tersebut berjudul ” Nawaksara ” dan dibacakan pada 22 Juni 1966. MPRS kemudian meminta Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut.

  • Pidato “Pelengkap Nawaskara” pun disampaikan oleh Soekarno pada 10 Januari 1967 namun kemudian ditolak oleh MPRS pada 16 Februari tahun yang sama.
  • Hingga akhirnya pada 20 Februari 1967 Soekarno menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Kekuasaan di Istana Merdeka,
  • Dengan ditandatanganinya surat tersebut maka Soeharto de facto menjadi kepala pemerintahan Indonesia.

Setelah melakukan Sidang Istimewa maka MPRS pun mencabut kekuasaan Presiden Soekarno, mencabut gelar Pemimpin Besar Revolusi dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI hingga diselenggarakan pemilihan umum berikutnya.

Apa yang melatar belakangi munculnya Orde Baru?

Kelahiran Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar) – Di kemudian hari, Supersemar diketahui memiliki beberapa versi. Gambar ini merupakan Supersemar versi Presiden. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret ( Supersemar ) pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Elahiran Supersemar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, Sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. Di tengah-tengah acara, ajudan presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II Dr. Johannes Leimena dan berangkat menuju Istana Bogor, didampingi oleh Waperdam I Dr Subandrio, dan Waperdam III Chaerul Saleh,

Leimena sendiri menyusul presiden segera setelah sidang berakhir. Di tempat lain, tiga orang perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk meminta izin menghadap presiden.

Segera setelah mendapat izin, pada hari yang sama tiga perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi di ibu kota Jakarta meyakinkan Presiden Soekarno bahwa ABRI, khususnya AD, dalam kondisi siap siaga. Namun, mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini.

Menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Perumusan surat perintah ini sendiri dibantu oleh tiga perwira tinggi ABRI, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Machmud, dan Brigadir Jenderal Sabur, Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa,

Menurut pendapat anda apa dampak positif dan negatif di keluarkan Supersemar?

Latar belakang Supersemar yakni situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting, untuk mengatasi situasi yang tidak menentu akibat pemberontakan G30S, untuk menyelamatkan NKRI, serta memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Supersemar pada intinya merupakan pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkatib untuk memulihan keadaan dan kewibawaan pemerintah.

Posisi Letjen Soeharto semakin menguat sedangkan posisi Presiden Soekarno semakin melemah Pembubaran PKI Soeharto menangkap menteri-menteri yang dianggap mendukung Soekarno dan terlibat G30S Penetapan Supersemar sebagai Ketetapan MPRS Status Presiden Soekarno yang menjabat pesiden selama seumur hidup akhirnya dicabut oleh MPRS MPRS menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno (Pidato Nawaksara)

Dengan demikian, dampak positif dari supersemar adalah memberantas anggota PKI dan keturunannya. Sementara itu, dampak negatif dari supersemar adalah adanya dualisme kepemimpinan (Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan).

Mengapa dibentuk Kabinet Ampera?

Galeri : Gambar, Suara, Video

  • l
  • b
  • s

Kabinet Ampera I adalah nama kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno, Kabinet ini diumumkan oleh Presiden Soekarno pada 25 Juli 1966 dan bertugas mulai tanggal 28 Juli 1966 sampai dengan 11 Oktober 1967, Kabinet ini dibentuk sebagai realisasi daripada Ketetapan MPRS Nomor XIII / MPRS / 1966 yang menugaskan kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban Ketetapan MPRS tersebut untuk segera membentuk Kabinet Ampera.

  • Menciptakan kestabilan sosial politik.
  • Menciptakan kestabilan sosial ekonomi.
See also:  Dokter spesialis paru yang bagus di jakarta?

Program Kabinet Ampera ialah Catur Karya, yaitu :

  • Memperbaiki peri-kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan;
  • Melaksanakan Pemilihan Umum dalam batas waktu seperti yang dicantumkan dalam Ketetapan MPRS Nomor XI / MPRS / 1966 tanggal 5 Juli 1966;
  • Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor XII / MPRS / 1966 tanggal 5 Juli 1966;
  • Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Pada 12 Maret 1967, Presiden Soekarno diberhentikan dan dicabut mandatnya sebagai Presiden RI oleh MPRS sehingga sejak saat itu Kabinet tersebut dilanjutkan secara langsung oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera.

Apa nama kabinet Presiden Soekarno?

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Kabinet Kerja dapat mengacu pada beberapa hal berikut: Lengkapi formulir untuk didaftarkan ke daftar peserta kami. Anda akan dihubungi secara berkala dengan kesempatan untuk berpartisipasi dalam studi penelitian bagi Wikipedia. Anda dapat mengundurkan diri dari daftar kapan saja.

Kabinet Kerja I (Soekarno) : bertugas pada periode 1959–1960. Perdana Menteri: Soekarno, Menteri Pertama: Djuanda Kartawidjaja Kabinet Kerja II (Soekarno) : bertugas pada periode 1960–1962. Tambahan Wakil Menteri Pertama: J. Leimena Kabinet Kerja III : bertugas pada periode 1962–1963. Tambahan Wakil Menteri Pertama II: Subandrio Kabinet Kerja IV : bertugas pada periode 1963–1964. Penghapusan jabatan Menteri Pertama, Subandrio menjadi Wakil PM I, Leimena Wakil PM II, dan Chaerul Saleh Wakil PM III.

Siapa pemimpin negara pada masa Orde Lama?

Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966 (Demokrasi Terpimpin).

Apa alasan utama Presiden Soeharto dituntut untuk turun dari jabatannya?

Lengkapi formulir untuk didaftarkan ke daftar peserta kami. Anda akan dihubungi secara berkala dengan kesempatan untuk berpartisipasi dalam studi penelitian bagi Wikipedia. Anda dapat mengundurkan diri dari daftar kapan saja.

Jenderal Besar TNI ( Purn.) H.M. Soeharto ꦯꦸꦥꦂꦠ
Potret resmi, 1993
Presiden Indonesia ke-2
Masa jabatan 12 Maret 1967 – 21 Mei 1998 (Pejabat Presiden sampai 27 Maret 1968)
Wakil Presiden
  • Hamengkubuwana IX (1973–78)
  • Adam Malik (1978–83)
  • Umar Wirahadikusumah (1983–88)
  • Sudharmono (1988–93)
  • Try Sutrisno (1993–98)
  • B.J. Habibie (1998)
Pendahulu Soekarno
Pengganti B.J. Habibie
Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok ke-16
Masa jabatan 7 September 1992 – 20 Oktober 1995
Pendahulu Dobrica Ćosić
Pengganti Ernesto Samper Pizano
Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke-5
Masa jabatan 6 Juni 1968 – 28 Maret 1973
Presiden Soeharto
Pendahulu Soedirman
Pengganti Maraden Panggabean
Menteri Pertahanan Republik Indonesia ke-13
Masa jabatan 28 Maret 1966 – 28 Maret 1973
Presiden Soekarno Soeharto
Pendahulu A.H. Nasution
Pengganti Maraden Panggabean
Ketua Presidium Kabinet Indonesia ke-1
Masa jabatan 25 Juli 1966 – 17 Oktober 1967
Presiden
  • Soekarno
  • Soeharto (Sebagai Pejabat Presiden)
Pendahulu Soekarno (Sebagai Perdana Menteri)
Pengganti Jabatan dihapuskan
Informasi pribadi
Lahir Soeharto 8 Juni 1921 Kemusuk, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Hindia Belanda
Meninggal 27 Januari 2008 (umur 86) Jakarta, Indonesia
Makam Astana Giribangun, Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah
Kebangsaan Indonesia
Partai politik Golkar
Suami/istri Tien Soeharto ​ ​ ( m.1947 ; wafat 1996 ) ​
Anak
  • Siti Hardijanti Rukmana (Tutut)
  • Sigit Harjojudanto (Sigit)
  • Bambang Trihatmodjo (Bambang)
  • Siti Hediati Hariyadi (Titiek)
  • Hutomo Mandala Putra (Tommy)
  • Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek)
Orang tua Kertosoediro (ayah) Soekirah (ibu)
Alma mater Akademi KNIL
Profesi
  • Tentara
  • Politikus
Tanda tangan
Karier militer
Pihak
  • Hindia Belanda (1940—1942)
  • Kekaisaran Jepang (1942—1945)
  • Indonesia (1945—1974)
Dinas/cabang KNIL (1940–1942) PETA (1942–1945) TNI Angkatan Darat (1945–1974)
Masa dinas 1940—1974
Pangkat Jenderal Besar TNI
Satuan Infanteri

Jenderal Besar TNI ( Purn.

Siapa yang menjadi presiden pada masa Orde Baru?

Orde Baru merupakan salah satu istilah yang cukup familiar bagi kita. Menurut KBBI, kata baru berarti menggambarkan suatu hal yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan orde berarti sistem pemerintahan. Secara terminologi, Orde Baru berarti suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen.

  1. Dari beberapa pendapat tersebut kita simpulkan, bahwa orde baru merupakan sistem pemerintahan di Indonesia yang menggantikan zaman sebelumnya didasarkan atas koreksi terhadap berbagai penyimpangan.
  2. Lahirnya Orde Baru diawali dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto.
See also:  Eyelash extension yang bagus di jakarta?

Surat berisi instruksi presiden agar Letjen. Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.2. Mobilitas Vertikal ke Bawah ( Sosial Sinking ) Mobilitas vertikal ke bawah mempunyai dua bentuk utama, yaitu:

Turunnya kedudukan. Kedudukan individu turun ke kedudukan yang derajatnya lebih rendah Turunnya derajat kelompok. Derajat sekelompok individu menjadi turun yang berupa disintegrasi kelompok sebagai kesatuan.

Surat Perintah Sebelas Maret hingga kini masih menjadi kontroversi, ini merupakan salah satu salinan Supersemar yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden tersebut, Letjen Soeharto mengambil berbagai kebijakan untuk memulihkan kembali kondisi negara, salah satunya ialah pembubaran organisasi PKI dan ormas-ormasnya.

Apa visi utama pemerintahan pada masa Orde Baru?

Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep Demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini Page 7 adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Siapa yang membawa Supersemar dari Soekarno ke Soeharto?

Orang-orang suruhan Soeharto – Adapun jenderal yang menganggap Supersemar sebagai pengalihan kekuasaan adalah Brigjen Amir Machmud yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya. Amir Machmud menjadi satu dari tiga jenderal suruhan Soeharto untuk menghadap ke Soekarno.

  1. Dua jenderal lainnya adalah Brigjen M Yusuf (Menteri Perindustrian Dasar), dan Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Veteran dan Demobilisasi).
  2. Sejak peristiwa G30S/PKI, terjadi gejolak di dalam negeri.
  3. Ini menyusul tudingan PKI sebagai dalang di balik pembunuhan tujuh jenderal.
  4. Unjuk rasa banyak terjadi.
  5. Ekonomi nasional pun ikut tergerus.

Hingga puncaknya pada 11 Maret 1966, mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran di depan Istana Negara. Demo ini didukung tentara. Baca juga: Wawancara Asvi Warman Adam: Supersemar Mungkin Blunder Bung Karno Oleh karena itu, Soerharto sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat meminta Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan.

  1. Mengutip arsip pemberitaan Harian Kompas, permintaan itu dititipkan Soeharto lewat Amir Machmud, M Yusuf, dan Basuki Rachmat.
  2. Permintaan Soeharto pun dianggap biasa oleh Soekarno.
  3. Oleh sebab itu ia memandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan.
  4. Hanya, interpretasi Soeharto berbeda mengenai isi dari Supersemar.

Karena dianggap sebagai mandat pemberian kekuasaan untuknya, Soeharto menggunakan Supersemar secara serta-merta dengan melakukan aksi beruntun sepanjang Maret 1966. Soeharto membubarkan PKI, menangkap 15 menteri pendukung Soekarno, memulangkan anggota Tjakrabirawa (yang terdiri dari sekitar 4.000 anggota pasukan yang loyal kepada Presiden), dan mengontrol media massa di bawah Pusat Penerangan Angkatan Darat (Puspen AD).

Tindakan Soeharto ini tidak lain mengakhiri dualisme kekuasaan yang telah terjadi pasca-G30S/PKI. Akibat popularitas Soekarno dan manuver-manuver Soeharto berdalih Supersemar, kekuasaan sang proklamator pun jatuh. Pada 7 Maret 1967, Soekarno melepas jabatannya. Soeharto lalu ditunjuk menjadi presiden lewat Sidang MPRS.

Soeharto lalu resmi menjadi Presiden ke-2 Indonesia pada 27 Maret 1968. Ia memimpin Indonesia selama 32 tahun. Baca juga: Supersemar Versi Soeharto

Apa itu Supersemar?

JAKARTA, KOMPAS.com – Peringatan penerbitan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) kembali membawa kenangan tonggak sejarah lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Jumat (11/3/2022) kemarin menjadi 56 tahun peringatan dikeluarkannya Supersemar yang naskah aslinya hingga saat ini masih belum ditemukan.

Supersemar ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Surat ini berisi mandat dari Soekarno kepada Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) untuk mengamankan pemerintahan karena terjadinya ketidakstabilan situasi politik buntut peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S/PKI.

Sejak Supersemar terbit, Soeharto mengambil alih kekuasaan. Sebab ia menafsirkan “surat sakti” tersebut menjadi alat legitimasi suksesi kepemimpinan negara dari Soekarno untuk dirinya. Supersemar dianggap sebagai penyerahan mandat kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto.

Apakah Soekarno menandatangani Surat Supersemar dengan sukarela?

Utusan Soeharto Menghadap Soekarno – Pada tanggal 11 Maret 2020, atau sebelum surat itu dikeluarkan, tiga utusan Letnan Jenderal Soeharto dikirim untuk menghadap Soekarno di Istana Bogor. Mereka bertiga adalah Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Machmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rachmat.

Kapan Soeharto dilantik sebagai presiden?

Kemenangan Politik Soeharto – yang menerima supersemar dari presiden soekarno di jakarta adalah 2019 Merdeka.com/Youtube HM Soeharto Setahun setelah peristiwa Supersemar, atau tepatnya pada 12 Maret 1967, Soeharto dilantik sebagai presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno. Dilansir dari Brilio.com, Jusuf Wanandi, seorang saksi sejarah sekaligus aktivis Kesatuan Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada saat Supersemar keluar, menyebutnya sebagai kemenangan hukum dan politik Soeharto.