Alasan Perubahan Sila Pertama – Alasan perubahan sila pertama Piagam Jakarta sebagaimana disebutkan di atas adalah demi kepentingan bangsa dan negara yang memiliki berbagai suku bangsa serta agama. Kalimat perubahan ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi toleransi.
Sehingga, perubahan itu turut memperlihatkan komitmen para pendiri bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Mengutip arsip berita detikEdu, rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta memang sempat menuai kritik. Beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyampaikan keberatan mengenai butir kesatu tersebut.
Alasannya, Indonesia tidak hanya dari kalangan umat muslim saja. Inilah yang jadi salah satu latar belakang perubahan sila pertama Pancasila. Disebutkan pula dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Rahmanuddin Tomalili, Pancasila bukan suatu sistem nilai yang sifatnya teoretis, melainkan dekat dengan kehidupan warga negara Indonesia.
Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada sila pertama rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta?
Gedung Pancasila. ©2013 Merdeka.com/Ahmad Ragridio Merdeka.com – Undang-undang dasar 1945 adalah pedoman hukum yang sampai saat ini masih dipakai oleh Bangsa Indonesia. Perumusan UUD ini ternyata harus melewati banyak perjalanan yang panjang loh. Simak bagaimana kisahnya.
Pernyataan Indonesia Merdeka Pembukaan UUD Batang Tubuh Undang-undang dasar
Setelah itu, di tanggal 15 Juli 1945 BPUPKI kembali melakukan sidang untuk membicarakan rangcangan UUD. Keesokan harinya, BPUPKI sudah menerima hasil rancangan UUD secara utuh. Dengan begitu, selesailah tugas BPUPKI untuk menyelidiki proses kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama PPKI dilakukan di Pejambon. Sebelum rapat dimulai, Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta meminta kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Mr Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Mohammad Hasan untuk membahas lagi tentang rancangan UUD. Hal itu dikarenakan adanya kelompok yang nggak mau menerima kalimat pertama sila pertama naskah Piagam Jakarta,
Perubahan yang disepakati dalam Pembukaan UUD Naskah Piagam Jakarta?
Perubahan Butir Pertama Piagam Jakarta – Pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Namun, hari itu juga, terjadi permasalahan. Meski telah disetujui pada sidang BPUPKI kedua, isi Piagam Jakarta kembali memicu konflik.
Bagian yang dipermasalahkan masih sama, yakni bunyi sila pertama dalam Piagam Jakarta, “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Persis setelah proklamasi dikumandangkan, tersiar kabar bahwa rakyat Kristen di wilayah Indonesia timur akan menolak bergabung Republik Indonesia apabila syariat Islam masuk dalam UUD.
Ada yang mengatakan bahwa kabar tersebut disampaikan oleh seorang opsi Angkatan Laut Jepang kepada Moh Hatta. Ada pula yang menyatakan bahwa perwakilan yang menemui Moh Hatta adalah tiga mahasiswa Ika Daigaku, yakni Piet Mamahit, Moeljo, dan Imam Slamet, yang berpakaian seragam Angkatan Laut Jepang.
- Baca juga: Biografi Moh Hatta, Wakil Presiden Pertama Indonesia Tiga mahasiswa itu diutus setelah terjadi diskusi antara tokoh Asrama Prapatan 10 dengan Dr Ratulangi, AA Maramis, dan Mr Poedja.
- Menanggapi hal itu, Moh Hatta mengumpulkan wakil golongan Islam seperti Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohammad Hasan untuk membicarakan persoalan itu.
Dalam pembicaraan informal, akhirnya disepakati bahwa frasa “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” demi persatuan dan kesatuan bangsa. Pada sidang PPKI, 18 Agustus 1945, Moh.
- Hatta membacakan beberapa perubahan sebagaimana telah disepakatinya bersama beberapa wakil golongan Islam.
- Setelah ada perubahan isi, Piagam Jakarta diubah namanya menjadi Pembukaan UUD 1945, dan diresmikan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.
- Sehingga, alasan butir pertama dalam Piagam Jakarta diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Perubahan itu dilakukan setelah Moh Hatta mendapat kabar bahwa rakyat Kristen di wilayah Indonesia timur akan menolak bergabung Republik Indonesia apabila syariat Islam masuk dalam UUD. Referensi:
Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 – Buku II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.